Beijing Tegaskan Isu Taiwan Urusan Dalam Negeri, Respons Klaim Donald Trump

Matamata.com - Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negeri merespons keras pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terkait isu kedaulatan Taiwan. Beijing menegaskan bahwa penyelesaian masalah Taiwan adalah hak sepenuhnya rakyat China tanpa campur tangan pihak luar.

"Isu Taiwan sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri China. Cara penyelesaiannya adalah urusan rakyat China sendiri dan tidak menoleransi campur tangan pihak luar," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (10/1).

Pernyataan ini muncul setelah Donald Trump, dalam wawancaranya dengan The New York Times, mengeklaim memiliki pengaruh terhadap kebijakan Presiden Xi Jinping. Trump menyebut Xi tidak akan mencoba mengambil alih Taiwan selama dirinya menjabat sebagai Presiden AS.

"Dia (Presiden Xi Jinping) mungkin akan melakukannya setelah kita punya presiden yang berbeda, tetapi saya tidak merasa dia akan melakukannya saat saya menjadi presiden," kata Trump dalam wawancara tersebut.

Trump juga menambahkan bahwa ia telah menyampaikan pesan langsung kepada Xi. "Itu terserah dia (Xi), apa yang akan dia lakukan. Namun, saya telah menyampaikan kepadanya bahwa saya akan sangat tidak senang jika dia melakukan itu," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Mao Ning kembali menekankan posisi dasar Beijing. "Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China," tegasnya.

Tensi antara kedua negara terus memanas, terutama setelah AS menyetujui penjualan senjata ke Taiwan senilai lebih dari 11 miliar dolar AS (sekitar Rp183,9 triliun) pada 17 Desember 2025. Paket tersebut mencakup 82 unit sistem roket HIMARS, lebih dari 1.000 rudal antitank Javelin, serta 60 sistem howitzer swagerak.

Pemerintah China telah melayangkan protes keras atas transaksi tersebut. Sebagai bentuk balasan, Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) menggelar latihan militer besar-besaran mengelilingi Pulau Taiwan pada 29 Desember 2025 lalu.

Selain kekuatan militer, Beijing juga menerapkan sanksi ekonomi terhadap 20 perusahaan militer AS dan 10 eksekutif puncaknya sebagai respons atas dukungan persenjataan terhadap Taiwan yang dianggap China sebagai kekuatan separatis. (Antara)