Nasib Nadiem Makarim Ditentukan Hari Ini: Hakim Bacakan Putusan Sela Kasus Korupsi Chromebook Rp2,1 Triliun

Matamata.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, menjalani sidang agenda putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (12/1).

Putusan sela ini akan menentukan nasib kelanjutan perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan yang menjeratnya. "Perkara atas nama Nadiem Makarim, agenda hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim," ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra.

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Purwanto Abdullah ini, majelis hakim akan memutuskan apakah menerima atau menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan pihak Nadiem terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Jika eksepsi diterima, maka dakwaan JPU dianggap batal demi hukum dan Nadiem bebas dari status terdakwa dalam berkas tersebut. Sebaliknya, jika ditolak, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti.

Dugaan Kerugian Negara Rp2,18 Triliun Dalam perkara ini, Nadiem didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun anggaran 2020–2022. JPU menyebut tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara hingga Rp2,18 triliun.

Rincian kerugian negara terdiri dari Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan, serta 44,05 juta dolar AS (setara Rp621,39 miliar) akibat pengadaan CDM yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata.

JPU mendakwa perbuatan ini dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lain, yaitu Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih, serta satu pihak swasta, Jurist Tan, yang hingga kini masih berstatus buron.

Dalam dakwaannya, Jaksa juga menyoroti dugaan penerimaan uang oleh Nadiem sebesar Rp809,59 miliar yang ditengarai berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB). Hal ini dikaitkan JPU dengan lonjakan harta kekayaan Nadiem berupa surat berharga yang tercatat dalam LHKPN 2022 senilai Rp5,59 triliun.

Atas perbuatannya, Nadiem dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman maksimal pidana penjara seumur hidup. (Antara)