Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan visi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui modernisasi sektor maritim.
Dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1) waktu setempat, Presiden menargetkan pembangunan sedikitnya 1.000 desa nelayan baru pada tahun ini.
"Kami akan memodernisasi apa yang kami sebut sebagai desa nelayan baru. Kami akan membangun setidaknya 1.000 desa tahun ini, namun target anggaran kami sebenarnya disiapkan untuk hingga 5.000 desa," ujar Presiden Prabowo.
Program ini dirancang secara komprehensif untuk mendukung sekitar 2.000 nelayan di setiap desa. Dengan skala tersebut, modernisasi ini diharapkan berdampak langsung pada 10 juta nelayan.
Jika dihitung beserta anggota keluarga mereka, program ini diproyeksikan menjangkau sedikitnya 40 juta warga Indonesia.
Pelajaran dari Biak: Pendapatan Naik 60% Presiden mengungkapkan bahwa proyek percontohan (pilot project) modernisasi ini telah dimulai di Biak, Papua.
Hasilnya menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
"Hasilnya sangat menggembirakan. Rata-rata peningkatan penghidupan mereka mencapai 60 persen per tahun," ungkapnya.
Untuk mereplikasi kesuksesan tersebut, pemerintah akan melengkapi setiap desa nelayan dengan infrastruktur vital, seperti pabrik es dan stasiun bahan bakar solar (SPDN).
Fasilitas ini bertujuan memangkas biaya operasional dan menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.
Baca Juga
"Kami akan membangun stasiun solar di setiap desa. Mereka akan mendapatkan akses bahan bakar dengan sangat mudah," tambah Presiden.
Hapus Perantara melalui 83 Ribu Koperasi Selain sektor perikanan, Presiden Prabowo juga membeberkan rencana ambisius pembangunan 83.000 koperasi di seluruh Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang dan merugikan rakyat kecil.
Jaringan koperasi ini akan dilengkapi dengan 83.000 gudang, fasilitas cold storage, minimarket, hingga apotek desa.
Fasilitas tersebut akan menyalurkan obat generik dan barang bersubsidi secara langsung kepada warga desa tanpa intervensi banyak perantara.
Kehadiran Presiden Prabowo di forum tahunan yang mempertemukan para pemimpin dunia dan pakar ekonomi ini, mempertegas posisi Indonesia dalam mengombinasikan pertumbuhan ekonomi makro dengan perlindungan sosial di tingkat akar rumput. (Antara)
Berita Terkait
-
Kepala Bakom RI: Makan Bergizi Gratis Mandat Rakyat, Tak Bisa Dihentikan
-
Prabowo Perintahkan Mendikdasmen Bentuk Tim Evaluasi Buku Pelajaran Sekolah
-
Prabowo Perintahkan Menteri ESDM Cari Energi Alternatif, Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap
-
Prabowo Targetkan Bangun dan Renovasi 400 RSUD Kabupaten dalam 3 Tahun
-
Tim Kepresidenan Rilis Buku 'Presiden Solusi', Dokumentasikan 108 Kebijakan Prabowo Subianto
Terpopuler
-
Kepala Bakom RI: Makan Bergizi Gratis Mandat Rakyat, Tak Bisa Dihentikan
-
Pengamat Sayangkan Pembubaran Diskusi Pejabat Negara di UGM: Kampus Harus Jadi Ruang Dialog
-
Kanselir Jerman Friedrich Merz: Eropa Siap Dialog Damai Soal Ukraina
-
Ukraina Klaim Serangan Militernya Pangkas Produksi Minyak Rusia ke Level Terendah
-
Batas Akhir MagangHub Kemnaker 18 Juni, Ini Syarat Pencairan Uang Saku
Terkini
-
Kepala Bakom RI: Makan Bergizi Gratis Mandat Rakyat, Tak Bisa Dihentikan
-
Kanselir Jerman Friedrich Merz: Eropa Siap Dialog Damai Soal Ukraina
-
Ukraina Klaim Serangan Militernya Pangkas Produksi Minyak Rusia ke Level Terendah
-
Batas Akhir MagangHub Kemnaker 18 Juni, Ini Syarat Pencairan Uang Saku
-
Menteri HAM Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Bukan Pelanggaran HAM