Jaga Daya Beli Jelang Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Bansos Pangan Hingga Diskon Transportasi

Matamata.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) guna memantapkan stabilitas harga menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026. Pemerintah berkomitmen menjaga inflasi pangan di kisaran 3–5 persen.

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut memfokuskan strategi pada ketersediaan pasokan pangan antarwilayah, terutama komoditas beras dan bahan pokok strategis lainnya.

"Fokus utama adalah memastikan pasokan pangan aman dan terjangkau bagi masyarakat," tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (29/1).

Sebagai langkah konkret menghadapi lonjakan permintaan saat Lebaran, pemerintah menyiapkan serangkaian stimulus. Mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan hingga pemberian diskon tarif transportasi untuk moda udara, laut, kereta api, dan darat, termasuk tarif jalan tol.

Menko Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa sinergi antara pusat dan daerah akan diperkuat melalui kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini mencakup peningkatan produktivitas, pembiayaan, hingga kelancaran logistik dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan.

"Kita memperkuat sinergi pusat-daerah agar koordinasi tetap terjaga, khususnya pada pengadaan pasokan dan fasilitasi distribusi pangan antarwilayah," ujar Airlangga usai rapat.

Capaian Inflasi 2025 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia menutup tahun 2025 dengan angka inflasi yang cukup terkendali sebesar 2,92 persen (year-on-year). Pada Desember 2025, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,64 persen (month-to-month).

Adapun rincian komponen inflasi sepanjang 2025 adalah sebagai berikut:

Inflasi Inti (Core): Stabil di angka 2,38 persen.
Harga Diatur Pemerintah (Administered Prices): 1,93 persen.
Harga Bergejolak (Volatile Food): Berada di angka 6,21 persen.

Dengan tren yang cenderung melandai, pemerintah optimistis langkah kolaboratif ini mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum hari raya yang jatuh pada Maret 2026 mendatang.

Rapat ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Gubernur BI Perry Warjiyo, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta para menteri terkait di bidang perhubungan dan infrastruktur. (Antara)