Banggar DPR Desak Presiden Prabowo Pimpin Reformasi Sektor Keuangan dan Fiskal

Matamata.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memimpin langsung reformasi sektor keuangan dan fiskal secara menyeluruh. Langkah ini dianggap mendesak setelah tiga lembaga pemeringkat internasional—Morgan Stanley Capital International (MSCI), Goldman Sachs, dan Moody's—mengoreksi peringkat Indonesia di bursa saham dan kredit.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa catatan dari lembaga internasional tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki keadaan. Menurutnya, tekanan global ini bisa diubah menjadi peluang melalui kepemimpinan kuat dalam reformasi struktural.

"Krisis tata kelola yang disebutkan sejumlah lembaga tersebut perlu dijawab dengan penataan struktural, baik di sektor keuangan maupun fiskal," ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Said menekankan bahwa reformasi di sektor keuangan bertujuan menekan efek rambatan ke sektor lain, terutama pasar obligasi yang menjadi tumpuan pembiayaan APBN. Sementara dari sisi fiskal, Presiden diharapkan memimpin restrukturisasi belanja guna menekan defisit dan mengurangi beban utang.

"Upaya ini sekaligus memitigasi potensi shortfall atau melesetnya target penerimaan pajak dan PNBP tahun ini," tambahnya.

Terkait program prioritas pemerintah, Said berpendapat program tersebut tidak perlu dibatalkan, namun harus dihitung ulang pendanaannya dan diperbaiki tata kelolanya secara teknokratis dengan melibatkan ahli serta partisipasi publik.

Dalam jangka pendek dan menengah, Said mengakui pemerintah masih sulit lepas dari ketergantungan utang baru. Oleh karena itu, peta jalan (roadmap) reformasi fiskal yang jelas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor asing. Apalagi, Surat Berharga Negara (SBN) tidak bisa terus-menerus mengandalkan likuiditas dari Bank Indonesia dan Himbara.

Lebih lanjut, Said menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menyarankan perubahan struktural di kedua lembaga tersebut dipimpin langsung oleh Presiden, menyusul langkah beruntun KPK dalam memberantas praktik lancung di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, Said meminta Presiden memberikan sinyal tegas terkait operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia mengingatkan agar peran Danantara sebagai sovereign wealth fund sekaligus hedge fund dikaji secara cermat.

"Presiden harus memberikan batasan atau 'pagar' yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Danantara dalam perannya. Jika ini dikomunikasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan, kepercayaan investor akan tumbuh," pungkas Said. (Antara)