Matamata.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat menangani dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap jemaah umrah asal Indonesia.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah akan segera berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait relaksasi kebijakan perhotelan.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya jemaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang merugi akibat gangguan jadwal penerbangan.
“Kami akan bicara dengan pemerintah otoritas Saudi Arabia terkait perhotelan. Karena hotel di bawah pengawasan kementerian di sana, terutama Kementerian Pariwisata, kami harap ada keringanan yang bisa diperoleh teman-teman PPIU atau travel,” ujar Dahnil saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Eskalasi bersenjata di kawasan tersebut menyebabkan penutupan ruang udara di beberapa negara transit, yang berujung pada ketidakpastian nasib jemaah, baik yang belum berangkat maupun yang sudah berada di Tanah Suci.
Dahnil mengakui bahwa pihak travel mengalami kerugian besar karena pemesanan hotel dan tiket pesawat dilakukan jauh-jauh hari, sementara kondisi di lapangan saat ini sulit diprediksi.
Relaksasi Tiket Garuda Indonesia Selain urusan akomodasi di Saudi, Kemenhaj juga menyoroti kendala pemulangan jemaah. Meski maskapai asing menyediakan opsi pengembalian dana (refund), jemaah kesulitan mencari penerbangan pengganti karena harga tiket maskapai direct (langsung) yang melambung tinggi.
Menyikapi hal itu, Dahnil telah menjalin komunikasi dengan Direktur Utama Garuda Indonesia untuk memberikan kebijakan harga khusus bagi jemaah yang terdampak.
“Saya sampaikan ke Direktur Utama Garuda supaya bisa menyediakan pengangkutan pengganti untuk jemaah umrah kita yang melakukan refund dari maskapai asing. Mereka akhirnya beli tiket Garuda untuk kembali, tapi harganya harus lebih ekonomis,” tegas Dahnil.
Saat ini, penerbangan langsung ke Indonesia masih dilayani oleh Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines. Namun, pemerintah terus berupaya agar biaya pemulangan tidak semakin memberatkan jemaah dan penyelenggara travel di tengah situasi darurat ini. (Antara)
Baca Juga
Berita Terkait
-
AS Tetapkan Iran sebagai Ancaman Terbesar di Timur Tengah dalam Strategi Kontraterorisme Terbaru
-
Kelangkaan Obat di Iran Memburuk Akibat Serangan ke Fasilitas Farmasi
-
Kemenhaj Minta Jemaah Haji Lapor jika Temukan Pungutan Liar, KBIHU Dilarang Jual Paket Wisata
-
Konflik Iran AS: China Protes Penyitaan Kapal di Selat Hormuz dan Ancaman Bom Trump
-
Trump Ancam Eskalasi Militer Jika Gencatan Senjata AS-Iran Berakhir
Terpopuler
-
Prabowo: Masih Ada Ribuan Triliun Kekayaan Negara yang Harus Diselamatkan
-
Prabowo Targetkan Dana Penyelamatan Negara Rp10 Triliun untuk Perbaikan Puskesmas dan Sekolah
-
Kasus Korupsi Chromebook: Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara
-
WWF Ajak Masyarakat hingga Swasta Kolaborasi Promosikan Pangan Lokal
-
Film "Yang Lain Boleh Hilang, Asal Kau Jangan" Resmi Menguras Air Mata di Bioskop Mulai Hari Ini
Terkini
-
Prabowo: Masih Ada Ribuan Triliun Kekayaan Negara yang Harus Diselamatkan
-
Prabowo Targetkan Dana Penyelamatan Negara Rp10 Triliun untuk Perbaikan Puskesmas dan Sekolah
-
Kasus Korupsi Chromebook: Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara
-
WWF Ajak Masyarakat hingga Swasta Kolaborasi Promosikan Pangan Lokal
-
Menko Pangan Minta BGN Tingkatkan Serapan Telur Lewat Program Makan Bergizi Gratis