Matamata.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat menangani dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap jemaah umrah asal Indonesia.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah akan segera berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait relaksasi kebijakan perhotelan.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya jemaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang merugi akibat gangguan jadwal penerbangan.
“Kami akan bicara dengan pemerintah otoritas Saudi Arabia terkait perhotelan. Karena hotel di bawah pengawasan kementerian di sana, terutama Kementerian Pariwisata, kami harap ada keringanan yang bisa diperoleh teman-teman PPIU atau travel,” ujar Dahnil saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Eskalasi bersenjata di kawasan tersebut menyebabkan penutupan ruang udara di beberapa negara transit, yang berujung pada ketidakpastian nasib jemaah, baik yang belum berangkat maupun yang sudah berada di Tanah Suci.
Dahnil mengakui bahwa pihak travel mengalami kerugian besar karena pemesanan hotel dan tiket pesawat dilakukan jauh-jauh hari, sementara kondisi di lapangan saat ini sulit diprediksi.
Relaksasi Tiket Garuda Indonesia Selain urusan akomodasi di Saudi, Kemenhaj juga menyoroti kendala pemulangan jemaah. Meski maskapai asing menyediakan opsi pengembalian dana (refund), jemaah kesulitan mencari penerbangan pengganti karena harga tiket maskapai direct (langsung) yang melambung tinggi.
Menyikapi hal itu, Dahnil telah menjalin komunikasi dengan Direktur Utama Garuda Indonesia untuk memberikan kebijakan harga khusus bagi jemaah yang terdampak.
“Saya sampaikan ke Direktur Utama Garuda supaya bisa menyediakan pengangkutan pengganti untuk jemaah umrah kita yang melakukan refund dari maskapai asing. Mereka akhirnya beli tiket Garuda untuk kembali, tapi harganya harus lebih ekonomis,” tegas Dahnil.
Saat ini, penerbangan langsung ke Indonesia masih dilayani oleh Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines. Namun, pemerintah terus berupaya agar biaya pemulangan tidak semakin memberatkan jemaah dan penyelenggara travel di tengah situasi darurat ini. (Antara)
Baca Juga
Berita Terkait
-
Pakar: Agresi Israel ke Lebanon Ganjal Kesepakatan Damai AS-Iran
-
Hubungan AS Iran Memanas, Teheran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan Donald Trump
-
Konflik Timur Tengah Memanas, Rupiah Melemah ke Rp18.107 per Dolar AS
-
Kemenhaj Ingatkan Jamaah Haji: Dilarang Bawa Air Zamzam di Koper Bagasi dan Kabin
-
Saling Sandera Kesepakatan, Iran Tuntut AS Hentikan Sikap Plinplan dan Tuntutan Berlebihan
Terpopuler
-
DPR Ingatkan Hibah Motor Listrik BGN ke Guru Honorer Jangan Jadi Beban Baru
-
Kemenhaj Samakan Durasi Pelatihan Petugas Haji Pusat dan Daerah Jadi Sebulan Penuh
-
Menpora Erick Thohir: Nobar Piala Dunia 2026 Gerakkan Ekonomi dan UMKM
-
Wamentan Sudaryono Tegaskan Bantuan Pertanian Gratis, Minta Petani Laporkan Pungli
-
Menkeu Purbaya: Imunitas Patriot Bond Hanya Berlaku untuk Dana yang Diinvestasikan
Terkini
-
DPR Ingatkan Hibah Motor Listrik BGN ke Guru Honorer Jangan Jadi Beban Baru
-
Kemenhaj Samakan Durasi Pelatihan Petugas Haji Pusat dan Daerah Jadi Sebulan Penuh
-
Menpora Erick Thohir: Nobar Piala Dunia 2026 Gerakkan Ekonomi dan UMKM
-
Wamentan Sudaryono Tegaskan Bantuan Pertanian Gratis, Minta Petani Laporkan Pungli
-
Menkeu Purbaya: Imunitas Patriot Bond Hanya Berlaku untuk Dana yang Diinvestasikan