Matamata.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat menangani dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap jemaah umrah asal Indonesia.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah akan segera berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait relaksasi kebijakan perhotelan.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya jemaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang merugi akibat gangguan jadwal penerbangan.
“Kami akan bicara dengan pemerintah otoritas Saudi Arabia terkait perhotelan. Karena hotel di bawah pengawasan kementerian di sana, terutama Kementerian Pariwisata, kami harap ada keringanan yang bisa diperoleh teman-teman PPIU atau travel,” ujar Dahnil saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Eskalasi bersenjata di kawasan tersebut menyebabkan penutupan ruang udara di beberapa negara transit, yang berujung pada ketidakpastian nasib jemaah, baik yang belum berangkat maupun yang sudah berada di Tanah Suci.
Dahnil mengakui bahwa pihak travel mengalami kerugian besar karena pemesanan hotel dan tiket pesawat dilakukan jauh-jauh hari, sementara kondisi di lapangan saat ini sulit diprediksi.
Relaksasi Tiket Garuda Indonesia Selain urusan akomodasi di Saudi, Kemenhaj juga menyoroti kendala pemulangan jemaah. Meski maskapai asing menyediakan opsi pengembalian dana (refund), jemaah kesulitan mencari penerbangan pengganti karena harga tiket maskapai direct (langsung) yang melambung tinggi.
Menyikapi hal itu, Dahnil telah menjalin komunikasi dengan Direktur Utama Garuda Indonesia untuk memberikan kebijakan harga khusus bagi jemaah yang terdampak.
“Saya sampaikan ke Direktur Utama Garuda supaya bisa menyediakan pengangkutan pengganti untuk jemaah umrah kita yang melakukan refund dari maskapai asing. Mereka akhirnya beli tiket Garuda untuk kembali, tapi harganya harus lebih ekonomis,” tegas Dahnil.
Saat ini, penerbangan langsung ke Indonesia masih dilayani oleh Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines. Namun, pemerintah terus berupaya agar biaya pemulangan tidak semakin memberatkan jemaah dan penyelenggara travel di tengah situasi darurat ini. (Antara)
Baca Juga
Berita Terkait
-
Kemenhaj Ingatkan Jamaah Haji: Dilarang Bawa Air Zamzam di Koper Bagasi dan Kabin
-
Saling Sandera Kesepakatan, Iran Tuntut AS Hentikan Sikap Plinplan dan Tuntutan Berlebihan
-
Trump Sebut Uranium Iran Akan Diserahkan ke AS atau Dimusnahkan Bersama
-
Megawati dan Dubes Kuwait Bahas Dampak Konflik Timur Tengah bagi Indonesia
-
Kemenhaj Siapkan 15 Juta Porsi Makanan Khas Nusantara untuk Jemaah Haji Indonesia
Terpopuler
-
Menlu RI Sugiono Sambut Kunjungan Resmi Menlu Turkiye di Jakarta
-
KPK Dalami Pengisian Kuota Haji PT Maktour, Periksa 4 Staf dan Panggil Fuad Hasan
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
-
Menko Pangan Tegaskan Swasembada Pangan Menyangkut Hak Rakyat dan Kesejahteraan Petani
-
PLN Buka Suara Soal Tarif Listrik April-Juni 2026 dan Cara Cek Tagihan
Terkini
-
Menlu RI Sugiono Sambut Kunjungan Resmi Menlu Turkiye di Jakarta
-
KPK Dalami Pengisian Kuota Haji PT Maktour, Periksa 4 Staf dan Panggil Fuad Hasan
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
-
Menko Pangan Tegaskan Swasembada Pangan Menyangkut Hak Rakyat dan Kesejahteraan Petani
-
PLN Buka Suara Soal Tarif Listrik April-Juni 2026 dan Cara Cek Tagihan