Matamata.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat menangani dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap jemaah umrah asal Indonesia.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah akan segera berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait relaksasi kebijakan perhotelan.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya jemaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang merugi akibat gangguan jadwal penerbangan.
“Kami akan bicara dengan pemerintah otoritas Saudi Arabia terkait perhotelan. Karena hotel di bawah pengawasan kementerian di sana, terutama Kementerian Pariwisata, kami harap ada keringanan yang bisa diperoleh teman-teman PPIU atau travel,” ujar Dahnil saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Eskalasi bersenjata di kawasan tersebut menyebabkan penutupan ruang udara di beberapa negara transit, yang berujung pada ketidakpastian nasib jemaah, baik yang belum berangkat maupun yang sudah berada di Tanah Suci.
Dahnil mengakui bahwa pihak travel mengalami kerugian besar karena pemesanan hotel dan tiket pesawat dilakukan jauh-jauh hari, sementara kondisi di lapangan saat ini sulit diprediksi.
Relaksasi Tiket Garuda Indonesia Selain urusan akomodasi di Saudi, Kemenhaj juga menyoroti kendala pemulangan jemaah. Meski maskapai asing menyediakan opsi pengembalian dana (refund), jemaah kesulitan mencari penerbangan pengganti karena harga tiket maskapai direct (langsung) yang melambung tinggi.
Menyikapi hal itu, Dahnil telah menjalin komunikasi dengan Direktur Utama Garuda Indonesia untuk memberikan kebijakan harga khusus bagi jemaah yang terdampak.
“Saya sampaikan ke Direktur Utama Garuda supaya bisa menyediakan pengangkutan pengganti untuk jemaah umrah kita yang melakukan refund dari maskapai asing. Mereka akhirnya beli tiket Garuda untuk kembali, tapi harganya harus lebih ekonomis,” tegas Dahnil.
Saat ini, penerbangan langsung ke Indonesia masih dilayani oleh Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines. Namun, pemerintah terus berupaya agar biaya pemulangan tidak semakin memberatkan jemaah dan penyelenggara travel di tengah situasi darurat ini. (Antara)
Baca Juga
Berita Terkait
-
China Kecam Kebijakan Israel Terkait Izin Eliminasi Pejabat Tinggi Iran
-
Iran Tuntut Kompensasi dari UEA atas Serangan Amerika Serikat
-
Saudi Kedepankan Diplomasi Redakan Eskalasi di Timur Tengah, Jamin Keamanan Haji
-
JK dan ICWA Soroti Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia
-
Prabowo dan MbS Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah, Indonesia Desak Penghentian Aksi Militer
Terpopuler
-
Lia Warokka Rayakan Idul Fitri Tahun Ini dengan Penuh Prihatin: Dampak Perang Hambat Ekonomi
-
DPR Desak KPK Jelaskan Detail Perubahan Status Penahanan Yaqut Cholil Qoumas
-
Puncak Arus Balik Lebaran 2026: 283 Ribu Kendaraan Diprediksi Kembali ke Jakarta Hari Ini
-
Menhaj Jamin Keberangkatan Haji 2026 Sesuai Jadwal di Tengah Tensi Geopolitik
-
Konflik Iran-Israel: PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Dorong Diplomasi
Terkini
-
DPR Desak KPK Jelaskan Detail Perubahan Status Penahanan Yaqut Cholil Qoumas
-
Puncak Arus Balik Lebaran 2026: 283 Ribu Kendaraan Diprediksi Kembali ke Jakarta Hari Ini
-
Menhaj Jamin Keberangkatan Haji 2026 Sesuai Jadwal di Tengah Tensi Geopolitik
-
Konflik Iran-Israel: PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Dorong Diplomasi
-
KPK Pastikan Yaqut Cholil Qoumas Masih Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RS Bhayangkara