Elara | MataMata.com
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri Rapat Pimpinan TNI/Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2016). ANTARA/Andi Firdaus

Matamata.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyatakan pihaknya mulai menyiapkan personel untuk rencana pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik, termasuk Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruli usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Maruli menjelaskan bahwa saat ini proses koordinasi terkait penugasan pasukan internasional tersebut masih terus berjalan. Menurutnya, penentuan spesifikasi personel akan ditetapkan setelah ada arahan resmi dari koordinator misi internasional yang kemudian diteruskan melalui Markas Besar (Mabes) TNI.

"Itu kan masih terus berjalan ya. Jadi, kami menunggu hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI, lalu ke Mabes AD. Membutuhkan personel yang berkarakter apa, nanti kami siapkan," jelas Maruli kepada media.

Meski lokasi penugasan masih bersifat dinamis, Maruli memastikan persiapan internal di lingkungan TNI AD sudah mulai dilakukan. Fokus utama penyiapan ini mencakup pasukan yang memiliki karakteristik penjaga perdamaian, termasuk penguatan di unsur kesehatan.

Terkait keputusan final pengiriman pasukan, Maruli menegaskan bahwa otoritas tersebut berada di tangan Mabes TNI, bukan pada matra angkatan darat secara mandiri.

"Lebih baik bertanya ke Mabes TNI. Kalau kami kapasitasnya hanya penyiapan pasukan saja," tegasnya.

Mengenai kekuatan pasukan, Maruli memberikan estimasi awal bahwa TNI AD dapat mengerahkan hingga kekuatan satu brigade jika diperlukan.

"Bisa satu brigade, sekitar 5.000 sampai 8.000 (personel). Tapi ini masih tahap negosiasi, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka (tetap) sampai sekarang," pungkas Maruli.

Hingga saat ini, jadwal pasti pengiriman pasukan tersebut masih menunggu perkembangan situasi diplomatik dan instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat. (Antara)

Load More