Matamata.com - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan optimismenya bahwa kebenaran akan terungkap dalam sidang praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024.
"Saya meyakini dengan peradilan yang objektif dan adil, kebenaran akan menemukan jalannya, di mana pun dan kapan pun," ujar Yaqut usai mengikuti sidang agenda kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/3/2026).
Yaqut merasa lega karena proses hukum yang dikawalnya berjalan terbuka dan memberikan ruang yang adil bagi pemohon maupun termohon. Ia menyoroti keterangan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan. Menurutnya, terdapat kesepahaman bahwa penetapan tersangka seharusnya didahului dengan bukti adanya kerugian negara yang nyata.
"Saksi dari pemohon maupun termohon memiliki kesepahaman bahwa penetapan tersangka itu harus melalui proses atau sudah ada kerugian negaranya terlebih dahulu," imbuh pria yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut.
Respons KPK Di sisi lain, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa seluruh prosedur penyidikan, termasuk penetapan tersangka, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan didukung alat bukti yang sah.
"Kami berkeyakinan hakim akan menolak permohonan pemohon dan menyatakan penetapan tersangka Saudara YCQ sah secara hukum," tegas Budi.
KPK memaparkan bahwa pihaknya telah mengantongi lebih dari dua alat bukti yang sah serta telah memintai keterangan lebih dari 40 orang saksi. Dalam draf jawabannya, KPK menyebut dugaan kerugian negara dalam kasus kuota haji tambahan ini mencapai Rp622 miliar.
Sidang putusan praperadilan dijadwalkan akan digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (11/3) mendatang pukul 10.00 WIB. Putusan ini akan menentukan apakah status tersangka Gus Yaqut akan berlanjut ke tahap persidangan pokok perkara atau gugur di tahap formil. (Antara)
Berita Terkait
-
KPK: Perusahaan Keluarga Bupati Pekalongan Terima Rp46 Miliar dari Proyek Outsourcing
-
Skandal Impor Barang KW: KPK Endus Aliran Dana Berjenjang di Bea Cukai hingga ke 'Safe House'
-
ICW Desak KPK Awasi Pengelolaan 1.179 Satuan Gizi Polri Senilai Triliunan Rupiah
-
Gugat Status Tersangka KPK, Yaqut Sebut Pembagian Kuota Haji Berdasarkan Keselamatan Jiwa
-
Berikan Teladan, Menag Nasaruddin Umar Laporkan Fasilitas Jet Pribadi OSO ke KPK
Terpopuler
-
Tragedi Longsor Bantargebang, DPR Desak Pemerintah Reformasi Total Tata Kelola Sampah
-
Vonis 15 Tahun dan Uang Pengganti Rp2,9 T, Anak Riza Chalid Ajukan Banding
-
Musim Hujan Tiba, BRIN Minta Pemda Audit Kesehatan Pohon di Ruang Publik
-
Komisi III DPR Terjemahkan Pesan Presiden Prabowo: Cegah 'Miscarriage of Justice' bagi Rakyat Kecil
-
Bahlil Lahadalia: Pesantren Adalah Benteng Nasionalisme dan IPTEK
Terkini
-
Tragedi Longsor Bantargebang, DPR Desak Pemerintah Reformasi Total Tata Kelola Sampah
-
Vonis 15 Tahun dan Uang Pengganti Rp2,9 T, Anak Riza Chalid Ajukan Banding
-
Musim Hujan Tiba, BRIN Minta Pemda Audit Kesehatan Pohon di Ruang Publik
-
Komisi III DPR Terjemahkan Pesan Presiden Prabowo: Cegah 'Miscarriage of Justice' bagi Rakyat Kecil
-
Bahlil Lahadalia: Pesantren Adalah Benteng Nasionalisme dan IPTEK