Matamata.com - Pemerintah China mengecam keras aksi penyusupan seorang anggota aktif militer Jepang ke Kedutaan Besar China di Tokyo, Selasa (24/3). Beijing menuding merebaknya paham politik sayap kanan dan "neo-militerisme" di Jepang menjadi akar penyebab insiden berbahaya tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi alarm buruknya kebijakan pemerintah Jepang terhadap hubungan bilateral kedua negara.
"Insiden itu sekali lagi menyoroti bahaya penyebaran politik sayap kanan dan neo-militerisme yang merajalela di Jepang," ujar Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (25/3).
Pelaku yang diidentifikasi sebagai letnan dua dari Pasukan Bela Diri Angkatan Darat (SDF) Jepang, dilaporkan memanjat dinding kompleks kedutaan di Distrik Minato, Tokyo, pada Selasa pagi. Ia membawa pisau sepanjang 18 cm sebelum akhirnya diringkus oleh staf kedutaan tanpa ada korban luka.
Lin Jian membantah narasi media Jepang yang menyebut pelaku hanya berniat "menyampaikan pendapat" kepada Duta Besar.
"Pernahkah Anda melihat seseorang membawa pisau 18 cm dan memanjat tembok tanpa izin hanya untuk menyampaikan pendapat? Ini adalah fakta bahwa dia mengancam keselamatan diplomat kami dengan mengatasnamakan Tuhan," tegas Lin.
Atas insiden ini, China telah mengajukan protes resmi melalui jalur diplomatik di Beijing maupun Tokyo. China menilai Jepang gagal memenuhi kewajiban internasional untuk menjaga keamanan dan martabat kantor perwakilan diplomatik.
"Kami mendesak Jepang segera melakukan penyelidikan menyeluruh, menyeret pelaku ke pengadilan, dan bertanggung jawab penuh atas insiden ini," tambah Lin. Ia juga menyoroti kegagalan disiplin di internal Pasukan Bela Diri Jepang.
Insiden penyusupan ini semakin memperkeruh hubungan Beijing-Tokyo yang sudah menegang sejak November 2025. Hubungan kedua negara memanas setelah Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengisyaratkan dukungan militer terhadap Taiwan jika terjadi blokade maritim oleh China.
Sebagai respons atas sikap Tokyo, China sebelumnya telah melakukan berbagai langkah balasan, mulai dari penangguhan impor produk laut, pembatalan pertemuan pejabat tinggi, hingga imbauan boikot wisata dan studi ke Jepang.
Saat ini, pelaku telah diserahkan ke Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk interogasi lebih lanjut atas dugaan masuk tanpa izin dan pelanggaran hukum lainnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Menhan AS Pete Hegseth Beri Peringatan Keras ke China soal Indo-Pasifik
-
Pangkas Kemiskinan di Atas 10 Persen, Indonesia Belajar Manajemen dari China
-
China Kritik Rencana Kenaikan Anggaran Pertahanan Jepang, Soroti Pengerahan Rudal AS
-
Kemenlu RI: Pertemuan Xi Jinping-Donald Trump Bawa Suasana Positif di SOM APEC 2026
-
Menlu Wang Yi Tegaskan Hubungan China-AS Stabil Harus Diwujudkan Lewat Langkah Nyata
Terpopuler
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi
-
Mendag Teken Aturan Baru PMSE: Pedagang Online Wajib Berizin, Bisnis Ride-Hailing Turut Diatur
-
Yusril Dukung KPK Usut Kasus Korupsi Imigrasi Rp145,5 M yang Seret Silmy Karim
-
Pramono Anung Pastikan Tarif Sejumlah Rute Transjabodetabek Naik Bulan Ini
Terkini
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi
-
Mendag Teken Aturan Baru PMSE: Pedagang Online Wajib Berizin, Bisnis Ride-Hailing Turut Diatur
-
Yusril Dukung KPK Usut Kasus Korupsi Imigrasi Rp145,5 M yang Seret Silmy Karim
-
Pramono Anung Pastikan Tarif Sejumlah Rute Transjabodetabek Naik Bulan Ini