Matamata.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui mekanisme berlapis. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara transparan dan akuntabel.
Dadan menjelaskan, prinsip utama dalam pengelolaan anggaran ini adalah pengawasan kolektif. Ia menekankan bahwa tidak ada satu pun proses yang berjalan tanpa pengawasan pihak lain.
"Prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara yakni tidak adanya proses yang berjalan sendiri tanpa pengawasan, you are never alone. Semua melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan berbagai pihak," ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (9/4).
Menurut Dadan, tahap perencanaan program sudah dibahas sejak awal melalui forum tripartit yang melibatkan tiga lembaga utama: BGN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mekanisme serupa juga berlaku pada proses pembahasan anggaran hingga tahap pembukaan blokir anggaran. Mengingat MBG merupakan program prioritas nasional, setiap langkahnya harus melalui persetujuan forum tripartit tersebut.
"Dalam pembahasan anggaran dan proses buka blokir karena program prioritas, juga dilakukan secara tripartit," ucap Dadan.
Lebih lanjut, Dadan merinci bahwa pada tahap pengadaan barang dan jasa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) turut dilibatkan untuk melakukan peninjauan (review).
Hal ini guna memastikan seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, urusan pembayaran pun harus melalui verifikasi dan persetujuan final dari Kementerian Keuangan.
"Dalam proses pembayaran, semuanya harus disetujui (approve) oleh Kemenkeu," tuturnya.
Secara teknis, Dadan menambahkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran krusial dalam memantau hasil atau output program. Bappenas akan memastikan apakah capaian program sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, sementara rincian spesifikasi teknis tetap berada di ranah operasional.
Melalui pengawasan berlapis ini, BGN berkomitmen agar program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sukses secara implementasi, tetapi juga bersih secara administrasi keuangan negara. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Kemenkeu: Penyaluran Dana Desa di Bengkulu Capai Rp149,56 Miliar, Mukomuko Tercepat
-
BGN Instruksikan SPPG Utamakan Produk Lokal dalam Program MBG
-
Menkeu Jamin Anggaran Alutsista hingga Makan Bergizi Gratis Tak Ganggu APBN
-
Polri Siapkan 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk Diresmikan Presiden Prabowo
-
Menko Pangan Minta BGN Tingkatkan Serapan Telur Lewat Program Makan Bergizi Gratis
Terpopuler
-
Mentan Amran Sulaiman Bongkar Mafia Proyek dan Permainan Benih Kementan Rp3,3 Miliar
-
Menhan Tegaskan Peradilan Militer Bisa Hukum Lebih Berat Prajurit Pelaku Air Keras
-
Wapres Gibran Tekankan Pentingnya Penguatan Toleransi dan Moderasi Beragama
-
Menhan Tegaskan RI Tak Buat Komitmen Izin Lintas Udara dengan AS
-
DPR Minta BEI Perkuat Regulasi demi Kenyamanan Investor Lokal dan Global
Terkini
-
Mentan Amran Sulaiman Bongkar Mafia Proyek dan Permainan Benih Kementan Rp3,3 Miliar
-
Menhan Tegaskan Peradilan Militer Bisa Hukum Lebih Berat Prajurit Pelaku Air Keras
-
Wapres Gibran Tekankan Pentingnya Penguatan Toleransi dan Moderasi Beragama
-
Menhan Tegaskan RI Tak Buat Komitmen Izin Lintas Udara dengan AS
-
DPR Minta BEI Perkuat Regulasi demi Kenyamanan Investor Lokal dan Global