Matamata.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui mekanisme berlapis. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara transparan dan akuntabel.
Dadan menjelaskan, prinsip utama dalam pengelolaan anggaran ini adalah pengawasan kolektif. Ia menekankan bahwa tidak ada satu pun proses yang berjalan tanpa pengawasan pihak lain.
"Prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara yakni tidak adanya proses yang berjalan sendiri tanpa pengawasan, you are never alone. Semua melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan berbagai pihak," ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (9/4).
Menurut Dadan, tahap perencanaan program sudah dibahas sejak awal melalui forum tripartit yang melibatkan tiga lembaga utama: BGN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mekanisme serupa juga berlaku pada proses pembahasan anggaran hingga tahap pembukaan blokir anggaran. Mengingat MBG merupakan program prioritas nasional, setiap langkahnya harus melalui persetujuan forum tripartit tersebut.
"Dalam pembahasan anggaran dan proses buka blokir karena program prioritas, juga dilakukan secara tripartit," ucap Dadan.
Lebih lanjut, Dadan merinci bahwa pada tahap pengadaan barang dan jasa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) turut dilibatkan untuk melakukan peninjauan (review).
Hal ini guna memastikan seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, urusan pembayaran pun harus melalui verifikasi dan persetujuan final dari Kementerian Keuangan.
"Dalam proses pembayaran, semuanya harus disetujui (approve) oleh Kemenkeu," tuturnya.
Secara teknis, Dadan menambahkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran krusial dalam memantau hasil atau output program. Bappenas akan memastikan apakah capaian program sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, sementara rincian spesifikasi teknis tetap berada di ranah operasional.
Melalui pengawasan berlapis ini, BGN berkomitmen agar program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sukses secara implementasi, tetapi juga bersih secara administrasi keuangan negara. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
BGN Perkuat Kerja Sama ASEAN, Bagikan Praktik Terbaik Program Makanan Bergizi Gratis
-
Gibran Rakabuming Raka Kunjungi Raja Ampat, Tinjau Program Makan Bergizi Gratis dan Adat Mansorandak
-
Kementerian PU Tuntaskan SPPG Makan Bergizi Gratis di PLBN Wini dan Motamasin NTT
-
Cara Lapor Program Makan Bergizi Gratis via Aplikasi Jaga Desa Kejaksaan Agung
-
Program Makan Bergizi Gratis BGN: Berdayakan UMKM dan Bumdes di Daerah Bencana Aceh
Terpopuler
-
Pemerintah Kucurkan Rp57 Miliar untuk 122 Program Riset Kampus
-
Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Energi Paling Lambat 2029
-
Yusril Ihza Mahendra Usul Ambang Batas Parlemen Disetarakan dengan Jumlah Komisi DPR
-
Update Insiden Bekasi Timur: Korban Meninggal Bertambah Jadi 16 Orang, KAI Mulai Uji Coba Jalur
-
Prabowo Targetkan Revitalisasi 288 Ribu Sekolah dan Digitalisasi Kelas hingga 2028
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Rp57 Miliar untuk 122 Program Riset Kampus
-
Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Energi Paling Lambat 2029
-
Yusril Ihza Mahendra Usul Ambang Batas Parlemen Disetarakan dengan Jumlah Komisi DPR
-
Update Insiden Bekasi Timur: Korban Meninggal Bertambah Jadi 16 Orang, KAI Mulai Uji Coba Jalur
-
Prabowo Targetkan Revitalisasi 288 Ribu Sekolah dan Digitalisasi Kelas hingga 2028