Matamata.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengutamakan produk pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini mewajibkan penyerapan bahan pangan, termasuk telur, berasal dari peternak dan pelaku usaha di dalam negeri.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat di daerah.
"SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG," ujar Dadan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Dadan menambahkan, meskipun mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, mereka tetap diwajibkan menyerap hasil produksi peternak lokal di masing-masing wilayah. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden agar kebutuhan pangan program strategis ini tidak bergantung pada komoditas impor.
"Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal," tuturnya.
Terkait teknis di lapangan, BGN memastikan tidak akan menetapkan menu nasional secara seragam. BGN hanya menetapkan standar komposisi gizi untuk menjaga kualitas makanan.
Untuk merealisasikannya, BGN telah menempatkan ahli gizi di setiap SPPG. Petugas ini bertanggung jawab menyusun menu berdasarkan potensi pangan daerah sekaligus memastikan kebutuhan nutrisi penerima manfaat terpenuhi.
"Kami menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat setempat," jelas Dadan.
Kebijakan berbasis lokal ini diharapkan mampu memberikan manfaat ganda (multiplier effect), yaitu menjaga stabilitas harga hasil peternakan di tingkat produsen sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dadan optimistis produksi telur dalam negeri saat ini masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Program MBG, asalkan jalur distribusi dan penyerapan dioptimalkan.
Baca Juga
"Selama produksi lokal tersedia dan kualitasnya baik, itu yang harus diprioritaskan. Program MBG memang dirancang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal," pungkasnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Menkeu Jamin Anggaran Alutsista hingga Makan Bergizi Gratis Tak Ganggu APBN
-
Polri Siapkan 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk Diresmikan Presiden Prabowo
-
WWF Ajak Masyarakat hingga Swasta Kolaborasi Promosikan Pangan Lokal
-
Menko Pangan Minta BGN Tingkatkan Serapan Telur Lewat Program Makan Bergizi Gratis
-
Badan Gizi Nasional Dorong Percepatan SLHS SPPG di Sulawesi Selatan, Ini Progresnya
Terpopuler
-
Kemkomdigi Kaji Aturan Wajib Registrasi Akun Media Sosial Menggunakan Nomor Ponsel
-
BGN Instruksikan SPPG Utamakan Produk Lokal dalam Program MBG
-
Komisi III DPR Desak Polisi Segera Usut Kasus Dugaan Penganiayaan PRT oleh Mantan Istri Komedian
-
Mendagri Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Daerah
-
Menkeu Jamin Anggaran Alutsista hingga Makan Bergizi Gratis Tak Ganggu APBN
Terkini
-
Kemkomdigi Kaji Aturan Wajib Registrasi Akun Media Sosial Menggunakan Nomor Ponsel
-
Komisi III DPR Desak Polisi Segera Usut Kasus Dugaan Penganiayaan PRT oleh Mantan Istri Komedian
-
Mendagri Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Daerah
-
Menkeu Jamin Anggaran Alutsista hingga Makan Bergizi Gratis Tak Ganggu APBN
-
Menkeu Purbaya Respons Kritik The Economist, Tegaskan Defisit APBN Terkendali