Matamata.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengutamakan produk pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini mewajibkan penyerapan bahan pangan, termasuk telur, berasal dari peternak dan pelaku usaha di dalam negeri.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat di daerah.
"SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG," ujar Dadan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Dadan menambahkan, meskipun mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, mereka tetap diwajibkan menyerap hasil produksi peternak lokal di masing-masing wilayah. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden agar kebutuhan pangan program strategis ini tidak bergantung pada komoditas impor.
"Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal," tuturnya.
Terkait teknis di lapangan, BGN memastikan tidak akan menetapkan menu nasional secara seragam. BGN hanya menetapkan standar komposisi gizi untuk menjaga kualitas makanan.
Untuk merealisasikannya, BGN telah menempatkan ahli gizi di setiap SPPG. Petugas ini bertanggung jawab menyusun menu berdasarkan potensi pangan daerah sekaligus memastikan kebutuhan nutrisi penerima manfaat terpenuhi.
"Kami menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat setempat," jelas Dadan.
Kebijakan berbasis lokal ini diharapkan mampu memberikan manfaat ganda (multiplier effect), yaitu menjaga stabilitas harga hasil peternakan di tingkat produsen sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dadan optimistis produksi telur dalam negeri saat ini masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Program MBG, asalkan jalur distribusi dan penyerapan dioptimalkan.
Baca Juga
"Selama produksi lokal tersedia dan kualitasnya baik, itu yang harus diprioritaskan. Program MBG memang dirancang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal," pungkasnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Menkeu Purbaya Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani Fiskal Nasional
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi
-
Respons KPK Terkait Instruksi Presiden Prabowo Soal Penguatan Anggaran Pemberantasan Korupsi
-
Mensesneg: Istana Hormati Proses Hukum Penahanan Wamen Imipas Silmy Karim
Terpopuler
-
Lewat Lagu 'Jangan Ngebut', Cantika Davinca ungkap Kegelisahan Cinta
-
Atasi Penumpukan Kontainer Tanjung Priok, Menkeu Purbaya Desak Regulasi Denda Importir
-
Mensesneg Respons Usulan Menteri HAM soal Jabatan Sipil dalam Revisi UU Polri
-
Menkeu Purbaya Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani Fiskal Nasional
-
Melalui Lagu 'Aku Bisa', Rucky Markiano Bangkit dari Luka dan Keterpurukan
Terkini
-
Atasi Penumpukan Kontainer Tanjung Priok, Menkeu Purbaya Desak Regulasi Denda Importir
-
Mensesneg Respons Usulan Menteri HAM soal Jabatan Sipil dalam Revisi UU Polri
-
Menkeu Purbaya Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani Fiskal Nasional
-
Kunjungan Wisman April 2026 Naik, Devisa RI Tembus Rp68 Triliun
-
John Herdman Bangga Mathew Baker Jadi Debutan Termuda Timnas Indonesia