Matamata.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan serta pengelolaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tegas ini diperlukan menyusul adanya dugaan praktik transaksional atau jual beli titik SPPG di lapangan.
Sarmuji menegaskan bahwa BGN harus memberikan jaminan penuh kepada publik agar program strategis ini tidak dinodai oleh praktik koruptif.
"BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari program ini," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/6).
Sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Sarmuji mengingatkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Menurutnya, program ini memiliki tujuan mulia untuk mencetak generasi muda yang berkualitas, sehingga pengawasannya harus diperketat.
Selain masalah tata kelola titik SPPG, Sarmuji juga menyoroti masalah kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa. Ia menekankan bahwa hak anak-anak untuk mendapatkan asupan bergizi yang layak tidak boleh dikurangi sedikit pun demi keuntungan pihak tertentu.
"Kita sudah melihat banyak sekali konten yang beredar di media sosial, menampilkan makanan yang jauh dari kata layak. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden," tegasnya.
Merespons berbagai persoalan tersebut, Fraksi Golkar mendorong BGN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mekanisme penyaluran program MBG. Evaluasi ini penting guna memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berdakar positif bagi penerima manfaat.
"Evaluasi harus dilakukan terhadap cara penyaluran, sistem pengawasan, hingga seluruh rantai pelaksanaannya. Tujuannya satu: agar program ini tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi siswa, sesuai harapan Presiden Prabowo," pungkas Sarmuji. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi
-
Respons KPK Terkait Instruksi Presiden Prabowo Soal Penguatan Anggaran Pemberantasan Korupsi
-
Mensesneg: Istana Hormati Proses Hukum Penahanan Wamen Imipas Silmy Karim
-
Ada Indikasi Penyelewengan di BGN, Presiden Prabowo Subianto Panggil BPKP dan PPATK
-
Yan Mandenas Minta Kepala BGN Baru Fokus Benahi Program Makan Bergizi Gratis di Papua
Terpopuler
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi
Terkini
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi
-
Mendag Teken Aturan Baru PMSE: Pedagang Online Wajib Berizin, Bisnis Ride-Hailing Turut Diatur