Program B50 Berlaku 1 Juli, Pemerintah Targetkan Bebas Impor Solar dan Hemat Devisa Rp157 Triliun

Matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan B50 yang siap diimplementasikan pada 1 Juli mendatang bakal memangkas drastis ketergantungan pasokan energi dari luar negeri. Program ini ditargetkan mampu menghentikan impor solar jenis C48.

“Insya Allah, kami sangat optimis untuk implementasi perilisan B50 itu akan dilakukan nanti di 1 Juli. Dengan demikian, itu akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48,” kata Bahlil di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Bahlil memastikan teknis implementasi program B50 sudah melalui tahap uji coba yang matang dengan hasil positif. Per hari ini, kadar air pada B50 tercatat lebih sedikit dibandingkan dengan B40. Formulasi baru ini pun telah diujicobakan pada berbagai moda transportasi dan industri, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, ekskavator, hingga alat pertanian.

Di sisi lain, kebijakan ambisius ini diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, potensi penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 tahun ini meningkat sekitar 17,9 persen. Sebagai perbandingan, realisasi penghematan devisa pada tahun lalu mencapai Rp133,3 triliun.

Tidak hanya mengamankan devisa, program B50 juga berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

"Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Anggia.

Sebagai informasi, rangkaian uji coba B50 sebetulnya telah berjalan sejak akhir tahun lalu. Uji teknis B50 untuk sektor otomotif dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.

Sementara itu, pemerintah juga masih mematangkan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026. Proses serupa juga tengah berjalan untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik.

"Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak," tutur Anggia. (Antara)