Gus Miftah Buka Suara Soal Tarif Dakwah Dikabarkan Capai Rp 3 Miliar

Matamata.com - Gus Miftah dikabarkan mematok harga Rp 3 miliar untuk berdakwah. Namun saat disinggung hal tersebut, lelaki bernama asli Miftah Maulana Habiburrahman ini tak membantah maupun membenarkannya.

Dia bilang tarif tersebut tergantung siapa yang mengundangnya. Dia pasti akan mematok harga jika kalangan pejabat atau publik figur yang mengundang. 

"Kalau dakwah kamu diundang lembaga, diundang perusahaan, diundang orang kaya kamu jual saya murah kamu salah," ungkap Gus Miftah saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Gus Miftah bilang memasang tarif wajib dilakukan jika yang mengundang berdakwah orang yang mapan. Sebab, niat mereka mengundangnya pun sudah sarat dengan kepentingan pribadi.

"Yang ngundang orang kaya, pejabat, mereka butuh ngumpulin orang di tengah lapangan puluhan ribu dengan kepentingan politik. Kamu jual saya murah ya salah," ujar Gus Miftah.

Namun jika yang mengundang masyarakat ekonomi ke bawah, Gus Miftah tak mematok harga. "Tapi kalau kita diundang di desa, pegunungan, di daerah pantai pedalaman, kamu minta bayaran juga salah," katanya.

Gus Miftah bilang ada subsidi silang dengan caranya berdakwah. Oleh karena itu, dia mematok harga dan mengaku tak mau jika diundang oleh kalangan pejabat dengan dibayar seikhlasnya.

"Makanya, di situ lah berlaku subsidi silang. Kita bijak saja dong, saya diundang oleh calon Bupati "gus monggo dateng ke tempat pengajian, ini gimana seikhlasnya" kan goblok yang ngundang bupati yang ngundang calon gubernur gimana," kata Gus Miftah. 

"Tapi kalau yang ngundang saya warga desa pegunungan di desa, monggo (seikhlasnya)," sambungnya lagi.

Gus Miftah pun mengungkap kalau dia pasti membawa uang cash untuk dibagi saat berdakwah di masyarakat desa. Hal itu diakuinya bentuk subsidi silang dari penghasilannya berdakwah dari kaum elite.

"Anda bisa cek saya selalu bawa cash banyak di lapangan. Tujuannya adalah untuk subsidi ke masyarakat yang ada di pedesaan. Kan begitu," bebernya.

"Jadi kalau yang ngundang BUMN mau bayar seikhlasnya ya saya nggak bisa dong. Mereka punya budget. Tapi kalau di desa saya nggak membolehkan managemen saya soal (minta) uang," pungkasnya.