Ditantang Mahasiswa Lawan Oligarki jika Menang di Pilpres, Anies Baswedan: Yang Saya Lawan Ketidakadilan

Matamata.com - Calon Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan angkat bicara terkait isu oligarki yang kerap menyeret namanya. Seperti diketahui, kubu pendukung Anies Baswedan yang merupakan oposisi, sejauh ini cukup vokal untuk mengkritik pemerintah di bawah tangan Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kesempatannya mengunjungi Banjarmasin untuk menghadiri diskusi dengan mahasiswa, Anies Baswedan memberi jawaban yang mengejutkan ketika ditantang mahasiswa menanggapi oligarki saat ini.

"Tadi ada pertanyaan, apakah Anda akan melawan oligarki?. Tidak!. Yang saya lawan adalah ketidakadilan, itu yang akan saya lawan," tegas Anies dikutip dari kanal YouTube Anies Baswedan dalam Program Desak Anies, Rabu (6/12/2023).

Anies menyebut ia tak akan memusuhi siapapun. Tak ada yang perlu dimusuhi, kecuali ada ketidakadilan yang terlihat. Maka dari itu pemerintah bertugas penuh untuk memberikan keadilan

"Jadi bukan subyeknya yang harus dilawan. Yang perlu dilawan adalah prinsip ketidakadilan. Dan kita melihat banyak ketidakadilan hari ini," ujar dia.

Menurut Anies, jika melawan subyeknya, orang yang bekerja tentu penuh dengan amarah. Sehingga bisa dipastikan pekerjaannya bukan untuk kemaslahatan orang banyak, melainkan melawan hawa nafsunya.

"Republik ini sudah terlalu banyak permusuhan, republik ini sudah banyak dipompa dengan emosi-emosi yang membelah [bangsa]," ujar dia.

Kekuasaan oligarki di Indonesia sendiri memang sudah dirasakan sejak lama. Meski begitu, sebagai negara demokrasi, oposisi memiliki tugas penting untuk menjaga pemerintahan yang menjabat berjalan untuk kepentingan rakyat.

Anies Baswedan juga sempat membahas perkembangan negara yang harus sesuai dengan rule of law. Anies menegaskan bahwa Indonesia harus tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan.

"Tentu sebuah negara akan sulit maju dan sulit berkembang kalau rule of law-nya tidak dijaga. Indonesia harus terus dijaga jangan sampai bergeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur hukum," ujar Anies saat berdiskusi dengan WALHI, November 2023 lalu.

Berdiskusi dengan mahasiswa, Anies Baswedan juga didesak apakah tetap menjalankan IKN yang sudah dibangun oleh pemerintah saat ini. Menurut Anies, IKN yang sudah menjadi UU tentunya menjadi salah satu program yang harus dijalankan, jika ia menang di Pilpres 2024 mendatang.

Bukan tanpa alasan, IKN yang terletak di Kalimantan diproyeksikan untuk pemerataan warga Indoensia. Dengan kata lain, kepemerintahan tidak lagi Jakartasentris, sehingga hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang berkembang.