Matamata.com - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengkritisi ketentuan yang memungkinkan menteri, anggota legislatif, dan kepala daerah untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat maju sebagai calon presiden (Capres) atau calon wakil presiden (Cawapres) dalam Pilpres 2024.
Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan risiko terkait penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan kualitas demokrasi.
Ia menilai bahwa ketentuan tidak wajib mengundurkan diri dapat membahayakan situasi secara keseluruhan dan berisiko merugikan prinsip pemilu yang seharusnya bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil).
"Kalau tidak mundur, ini masuk ke situasi yang penuh risiko," kata Ganjar dikutip, Kamis (18/1/2024).
Oleh karena itu, dia menyarankan agar setiap calon presiden atau calon wakil presiden sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Meskipun mempertimbangkan bahwa ini merupakan keputusan individual, yang memungkinkan untuk mengambil cuti atau tetap menjabat, Ganjar Pranowo berpendapat bahwa opsi terbaik adalah mengundurkan diri agar proses pemilu berlangsung dengan adil dan transparan.
"Jadi lebih penting menjaga integritas demokrasi dan meminimalkan risiko penyalahgunaan jabatan itu," terang dia.
Ganjar juga menyampaikan pandangan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat (1), yang menegaskan kewajiban pejabat negara untuk mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres.
Meskipun terdapat pengecualian bagi beberapa jabatan tertentu, seperti Presiden, Wakil Presiden, pimpinan MPR, DPR, DPD, menteri, gubernur, dan lainnya, Ganjar menekankan bahwa menteri yang mencalonkan diri perlu mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seperti diketahui, salah satu capres yang maju dalam pemilu masih menjabat sebagai menteri. Prabowo Subianto, merupakan Menteri Pertahanan yang masih bertugas hingga saat ini.
Baca Juga
Tak jarang, Ketum Gerindra ini mengambil cuti untuk beberapa kegiatan kampanye yang harus ia lakukan. Bersama Gibran Rakabuming Raka, Prabowo masih berupaya mendulang suara untuk dukungannya di Pilpres nanti.
Meski masih menjabat sebagai Menhan, Prabowo Subianto juga masih melaksanakan tugas negara. Tak jarang ia menemani Jokowi dalam beberapa kegiatan kunjungannya.
Berita Terkait
-
Kasus Blueray Cargo: Menkeu Purbaya Bakal Copot Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi
-
Menkeu Purbaya Optimistis IHSG Menguat Setelah Investor Pahami Fungsi BUMN Ekspor
-
Ini Alasan Presiden Prabowo Sampaikan Langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR
-
Mentan Amran Sulaiman Bongkar Mafia Proyek dan Permainan Benih Kementan Rp3,3 Miliar
-
Presiden Prabowo Serahkan Deretan Alutsista Baru untuk Perkuat TNI Angkatan Udara
Terpopuler
-
Kemendikdasmen: Anak di Bawah 7 Tahun Tetap Bisa Masuk SD, Ini Syaratnya
-
Charles Gozali Hadirkan Badut Gendong, Horor-Action Penuh Teror dan Luka yang Menguras Emosi
-
Kasus Blueray Cargo: Menkeu Purbaya Bakal Copot Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi
-
Bernilai Rp10,1 Miliar, Kemensos Lelang 6,2 Kg Emas dan Mutiara untuk Bantu Keluarga Rentan
-
Menkeu Purbaya Optimistis IHSG Menguat Setelah Investor Pahami Fungsi BUMN Ekspor
Terkini
-
Kemendikdasmen: Anak di Bawah 7 Tahun Tetap Bisa Masuk SD, Ini Syaratnya
-
Kasus Blueray Cargo: Menkeu Purbaya Bakal Copot Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi
-
Bernilai Rp10,1 Miliar, Kemensos Lelang 6,2 Kg Emas dan Mutiara untuk Bantu Keluarga Rentan
-
Menkeu Purbaya Optimistis IHSG Menguat Setelah Investor Pahami Fungsi BUMN Ekspor
-
Kementerian ESDM Matangkan Skema Distribusi CNG 3 Kg, Tabung Pakai Sistem Pinjam