Matamata.com - Nama Thomas Lembong trending di Twitter pada Senin (22/1/2024) pagi. Bukan tanpa alasan, pria yang lebih dikenal dengan Tom Lembong ini kerap disebut cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka saat di debat cawapres, Minggu (21/1/2024).
Gibran menyebut nama Tom Lembong memang sangat sering ketika mendapat kesempatan bertanya terhadap cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Pertanyaan soal Lithium Ferro Phospate (LFP) diajukan Gibran menyusul tim pemenang AMIN yang kerap menolak tambang nikel yang ada di Indonesia.
"Paslon nomor urut 1 dan timsesnya sering menggaungkan LFP. Saya enggak tahu ini pasangan nomor urut 1 ini antinikel atau bagaimana?" ujar Gibran saat debat cawapres.
Pertanyaan Gibran yang masih menggunakan istilah singkatan dan terminologi diingatkan moderator debat untuk menjelaskan lebih rinci.
"Saya jelaskan enggak apa-apa. LFP itu Lithium Ferro Phonpate, tadi sudah saya bilang. Nah itu sering digaungkan Pak Tom Lembong," ujar Gibran.
Nama Tom Lembong memang sudah ada di Twitter sejak Minggu malam. Bahkan Cak Imin bakal menghubungi Tom Lembong mengingat Gibran yang berkali-kali menyebut namanya.
Memang, Tom Lembong sendiri pernah bekerja bersama Joko Widodo (Jokowi) di periode pertamanya saat menjabat presiden. Saat itu Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan.
Dan pada periode kedua Jokowi menjabat, Tom ditunjuk menjadi Kepala BKPM atau sekarang bernama Menteri Investasi hingga digantikan Bahlil Lahadalia.
Tom Lembong banyak menyimpan prestasi yang cukup berdampak untuk sejumlah perusahaan saat itu. Termasuk saat menghindari runtuhnya Bank BCA saat krisis moneter 1998. Saat itu alumnus Universitas Harvard ini menjadi Kepala Divisi Penanggungjawab restrukturasi dan penyelesaian kewajiban Salim Group kepada negara.
Tak hanya itu, ia juga dipercaya sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada periode 2000-2002.
Tom Lembong dianggap berhasil menghidupkan kembali Indonesia dari krisis moneter berkat jabatannya di BPPN. Mengingat BPPN sendiri masih di bawah Kementerian Keuangan dan BI yang bertugas merekapitulasi sektor perbankan di Indonesia.
Prestasinya untuk Indonesia tak main-main. Bahkan kepiawaiannya di bidang usaha termasuk ekonomi, Tom direkrut Jokowi pada 2013 lalu. Tak jarang, Tom bertugas menjadi penasihat ekonomi Jokowi yang yang saat itu maju sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Bergelantungan di bawah Jokowi, Tom terus menjadi penasihat hingga Jokowi menjabat sebagai presiden. Ia akhirnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015-2016. Dan kembali mendapat tugas menjadi Kepala BKPM dari 2016-2019.
Di akhir jabatannya tersebut Tom Lembong tak lagi bersama Jokowi. Ia justru mendapat angin segar dari Anies Baswedan yang sempat bertemu beberapa kali menjelang Pemilu 2024 ini.
Tom Lembong saat ini ikut mendukung paslon nomor urut 1 dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Ia ditunjuk sebagai co-captai Timnas AMIN.
Berita Terkait
-
Gibran Rakabuming Raka Kunjungi Raja Ampat, Tinjau Program Makan Bergizi Gratis dan Adat Mansorandak
-
Gibran Kritik Minimnya Penerangan dan Pemeliharaan Sentra Pendidikan Mimika
-
Kunjungan Kerja Wapres Gibran di Papua: Tinjau Bandara Douw Aturure dan Proyek IKN Papua
-
Wapres Gibran Tinjau NTT Mart, Dorong Hilirisasi Produk Unggulan NTT ke Pasar Global
-
Wapres Gibran Dukung Pawai Paskah GMIT Masuk Agenda Wisata Rohani Nasional
Terpopuler
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Karakter Kuat Rio Dewanto di Sinetron 'Jejak Duka Diandra', Digandrungi Penonton
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
Terkini
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
-
KPK Dorong Reformasi Politik, Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR