Matamata.com - Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) tentang aturan presiden dan menteri boleh ikut kampanye masih menimbulkan pro dan kontra. Bahkan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengingatkan Jokowi untuk melihat bagaimana presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin dan menjalankan kekuasannya di akhir masa jabatannya.
Cak Imin sapaan akrabnya cukup terusik dengan aturan presiden yang bisa berkampanye. Namun ia mengingatkan juga jika ingin berkampanye harus lepas dari pekerjaannya sebagai presiden dengan mengambil cuti terlebih dahulu.
"Kalau berpihak ya harus cuti segera. Kita hormat (bagaimana) Pak SBY. Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY," ujar dia dikutip, Senin (29/1/2024).
Meski dalam UU disebutkan tak salah jika presiden atau menteri ikut berkampanye, Cak Imin mengatakan penggunaan fasilitas yang dijelaskan aturan tersebut harus diawasi dengan seksama. Termasuk kegiatan pemerintahan yang alih-alih dibalut dengan potensi kampanye untuk mendukung salah satu paslon.
Bagi Cak Imin, Jokowi seharusnya bersikap tidak memihak ke capres-cawapres, seperti yang dilakukan SBY sejak masa jabatannya akan berakhir. Di mana anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat tersebut tak ikut banyak terlibat di Pemilu 2014 ketika masa jabatannya segera usai.
SBY dianggap cukup fair setelah dua periode jabatannya memimpin Indonesia. Hingga akhirnya PDIP yang mendapat angin segar bermanuver untuk memenangkan Pilpres 2014 hingga 2019.
Baca Juga:
Khofifah Indar Parawansa Akhirnya Mantap ke Prabowo-Gibran, Prediksi Cak Imin 100 Persen Tepat
"Tiba-tiba presiden tidak mau netral itu apa?, hampir seluruh masyarakat protes, presiden harus tetap netral dan tak memihak ke siapapun," ujar dia.
Cak Imin cukup kecewa pernyataan itu disampaikan presiden yang menurutnya sebagai pemimpin negara yang memiliki jabatan dan kekuasaan harusnya mengayomi masyarakat dan tidak membeda-bedakan.
"Ya saya sangat sedih kalau punya presiden dan memilih jalan yang tidak untuk mengayomi semuanya," terang dia.
Baca Juga:
Disebut Mirip Salma Idol, Cak Imin Kasih Reaksi Kocak
Jokowi beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa presiden dan menteri-menteri memiliki hak untuk berdemokrasi dalam mengikuti kampanye pemilu selama tak menggunakan fasilitas negara.
Hal itu buntut tanggapannya terhadap sejumlah menteri yang menjadi tim sukses salah satu paslon di Pilpres 2024.
Secara aturan, memang diperbolehkan, namun sebagian masyarakat melihat dari sisi keberpihakan seorang presiden dan menteri yang masih terikat dengan negara untuk mengayomi warga. Pro dan kontra muncul dari pernyataan Jokowi yang disampaikan ke publik.
Berita Terkait
-
Dapat Kiriman Makanan Spesial dari Iriana Jokowi, Erina Gudono Diduga Hamil
-
Erina Gudono Pamer Resep Masakan Favorit Kaesang, Wujud Makanannya Bikin Salfok: Ini Nggak Gosong
-
Sudah Masuk Persatuan Istri Menteri, Annisa Pohan Ungkap Tabiat Iriana Jokowi dan Ani Yudhoyono saat Bertugas Sebagai Ibu Negara
-
Rincian Dana Kampanye Dede Sunandar, Paling Banyak Anggaran Gamis Payet Buat Ibu-ibu
-
Annisa Pohan Ungkap Ketidakcocokan dengan AHY, Sempat Hampir Batal Jadi Menantu SBY
Terpopuler
-
Resmi Bercerai, Terkuak Ucapan Sadis Teuku Ryan ke Ria Ricis: Eksploitasi Anak, Sombong, Istri Durhaka!
-
Tanggapan Ruben Onsu Soal Perpisahannya dengan Sarwendah
-
Sempat Cuek tapi Mendadak Baik usai Diberi Ria Ricis Duit Rp500 Juta, Teuku Ryan Dihujat: The Real Mokondo!
-
Dicap MUI Tak Sah Nikah Beda Agama dengan Mahalini, Rizky Febian: Baiknya Baca Resep Sebelum Masak!
-
Terkuak! Selain Jarang Dicolek, Pemicu Ria Ricis Gugat Cerai Teuku Ryan Gegara Ribut Takjil dengan Ibu Mertua
Terkini
-
Foto Dirinya Menghadap Jokowi di Jogja jadi Sorotan, Kaesang Pangarep Bocorkan Isi Perbincangannya
-
Tanggapi soal Ramai Salam 4 Jari, Anies Baswedan Yakin Masyarakat Butuh Perubahan Besar
-
Kaesang Pangarep Diledek Pakai Kaos saat Bertemu Jokowi: Yang Sopan Mas sama Presiden
-
Dapat Bully-an Usai Debat Keempat, Prabowo Subianto Duga Banyak Pendukung Lawan Rusak Suarat Suara Paslon Nomor 02
-
Soroti Pernyataan Jokowi soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye, Ganjar Pranowo: Rawan Konflik Kepentingan