Matamata.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali gagal mengesahkan resolusi terkait gencatan senjata permanen di Jalur Gaza setelah Amerika Serikat menggunakan hak vetonya dalam pemungutan suara pada Rabu (5/6) waktu setempat.
Rancangan resolusi yang diajukan oleh 10 anggota tidak tetap DK PBB tersebut menyerukan gencatan senjata segera, pembebasan tanpa syarat seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lainnya, serta pencabutan seluruh pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza agar dapat didistribusikan secara aman dan luas.
Resolusi ini mendapat dukungan dari 14 dari 15 anggota DK PBB. Namun, karena AS sebagai salah satu dari lima anggota tetap menggunakan hak vetonya, resolusi tersebut tidak dapat disahkan.
Veto AS langsung memicu kecaman dari sejumlah negara anggota dewan. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyatakan bahwa DK PBB telah kehilangan kesempatan untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina.
Ia menambahkan bahwa kegagalan ini menunjukkan siapa pihak yang menginginkan perdamaian dan siapa yang "terus bermain permainan politik".
Senada, Perwakilan Tetap China untuk PBB, Fu Cong, menyatakan kekecewaannya atas hasil pemungutan suara tersebut. Menurutnya, isi rancangan resolusi itu mencerminkan tuntutan paling mendesak dari masyarakat Gaza dan dukungan besar dari komunitas internasional.
Resolusi ini menjadi upaya terbaru dalam rangka menghentikan konflik berkepanjangan di Jalur Gaza yang telah menimbulkan krisis kemanusiaan dan menelan banyak korban sipil.
Meskipun mayoritas anggota DK PBB menyatakan dukungannya, penggunaan hak veto oleh AS kembali menjadi hambatan dalam upaya pencapaian konsensus global atas situasi di Gaza. (Antara)
Berita Terkait
-
Trump Puji Sejarah Hubungan AS-China: "Kita Memiliki Banyak Kesamaan"
-
AS Tetapkan Iran sebagai Ancaman Terbesar di Timur Tengah dalam Strategi Kontraterorisme Terbaru
-
Macron Tegaskan Prancis Tak Ikut Operasi Militer AS di Selat Hormuz
-
Kelangkaan Obat di Iran Memburuk Akibat Serangan ke Fasilitas Farmasi
-
MPR Desak PBB Jatuhkan Sanksi Keras ke Israel Usai Prajurit TNI Kembali Gugur di Lebanon
Terpopuler
-
Kemkomdigi Kaji Aturan Wajib Registrasi Akun Media Sosial Menggunakan Nomor Ponsel
-
BGN Instruksikan SPPG Utamakan Produk Lokal dalam Program MBG
-
Komisi III DPR Desak Polisi Segera Usut Kasus Dugaan Penganiayaan PRT oleh Mantan Istri Komedian
-
Mendagri Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Daerah
-
Menkeu Jamin Anggaran Alutsista hingga Makan Bergizi Gratis Tak Ganggu APBN
Terkini
-
Kemkomdigi Kaji Aturan Wajib Registrasi Akun Media Sosial Menggunakan Nomor Ponsel
-
BGN Instruksikan SPPG Utamakan Produk Lokal dalam Program MBG
-
Komisi III DPR Desak Polisi Segera Usut Kasus Dugaan Penganiayaan PRT oleh Mantan Istri Komedian
-
Mendagri Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Daerah
-
Menkeu Jamin Anggaran Alutsista hingga Makan Bergizi Gratis Tak Ganggu APBN