Matamata.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menerima undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Kananaskis, Alberta, Kanada, pada pertengahan Juni 2025.
Undangan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat tertulis dan juga secara langsung oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui sambungan telepon, sebagaimana disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Sabtu (9/6).
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyambut baik undangan tersebut dan menilai hal itu sebagai pengakuan atas posisi Indonesia yang baik di mata negara-negara anggota G7.
“Pertama, apresiasi Presiden Prabowo. Undangan itu menunjukkan posisi Indonesia yang baik di mata G7,” ujar Mardani kepada ANTARA di Jakarta, Senin (9/6).
Mardani menilai kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ekonomi global tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk menyampaikan kepentingan Indonesia, termasuk mendorong Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation/SSC) dan mempromosikan perdagangan bebas hambatan tarif.
Terkait agenda pembahasan isu keamanan global yang menjadi salah satu topik utama KTT G7, Mardani berharap Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengangkat isu Palestina dan mendorong implementasi solusi dua negara (two-state solution).
Selain itu, menurut Mardani, forum KTT G7 juga dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperluas kerja sama perdagangan dan menarik lebih banyak investasi dari negara-negara anggota G7.
"Terakhir, tentu (kesempatan Presiden Prabowo) mengajak semua anggota G7 untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di Indonesia," kata Mardani.
G7 merupakan forum yang terdiri dari tujuh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.
Undangan kepada Indonesia untuk hadir sebagai tamu kehormatan dinilai mencerminkan peran strategis Indonesia dalam percaturan global. (Antara)
Berita Terkait
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
Respons KPK Terkait Instruksi Presiden Prabowo Soal Penguatan Anggaran Pemberantasan Korupsi
-
Ada Indikasi Penyelewengan di BGN, Presiden Prabowo Subianto Panggil BPKP dan PPATK
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
-
Gerindra Puji Sikap Elegan Megawati yang Tetap Hormati Presiden Prabowo
Terpopuler
-
Cegah DBD! Warga Kalisari Jakarta Timur, Kompak di Pertemuan Jumantik
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
Terkini
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi