Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar membentuk tim khusus untuk menertibkan pesantren ilegal, dengan fokus utama di wilayah Jawa Barat.
Langkah ini diambil menyusul maraknya keberadaan pesantren tanpa izin resmi yang dinilai mencoreng citra lebih dari 39 ribu pesantren di Indonesia.
“Banyak pesantren palsu, dan terbanyak di Jawa Barat. Saya akan razia itu sebentar lagi,” ujar Muhaimin dalam acara International Conference on The Transformation of Pesantren di Tanah Abang, Jakarta, Selasa (24/6) malam.
Menurutnya, praktik pengelolaan yang eksploitatif di sejumlah pesantren ilegal menjadi sorotan utama tim khusus ini. Ia menegaskan razia akan dilakukan sebagai bentuk penyadaran agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Saya dan teman-teman akan melakukan penyadaran, razia untuk mengingatkan karena kita tidak boleh diam melihat terjadinya penyelewengan,” katanya.
Sebagai pejabat negara, Muhaimin menegaskan akan menggunakan kewenangannya untuk menertibkan pesantren yang tidak sesuai aturan.
Namun, ia juga mendorong keterlibatan aktif dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan.
“Registrasi, peninjauan ulang, dan deteksi pesantren palsu harus dilakukan serius agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mengeksploitasi kemiskinan atas nama pesantren,” tegasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Prabowo Ingatkan Penegak Hukum: Jangan Gunakan Pasal untuk 'Ngerjain' Lawan Politik
-
Kepuasan Publik Tembus 79,9 Persen, Mensesneg: Fokus Kami Bukan Kejar Hasil Survei
-
Indikator Politik: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Presiden Prabowo Capai 79,9 Persen
-
Prediksi Pilpres 2029: Hensa Sarankan Prabowo Tak Pilih Cawapres yang Ambisius Jadi Capres
-
Khofifah Puji Peran Pesantren Bangkalan dalam Mencetak Generasi Qurani Berakhlak Mulia
Terpopuler
-
Gugat Status Tersangka KPK, Yaqut Sebut Pembagian Kuota Haji Berdasarkan Keselamatan Jiwa
-
HNW Dukung OKI Kecam Dubes AS: Pernyataan Mike Huckabee Provokatif dan Ancam Kedaulatan Timur Tengah
-
Awal 2026, Kemnaker Sanksi 12 Perusahaan Pelanggar Aturan TKA dengan Denda Rp4,4 Miliar
-
BOPPJ Percepat Master Plan Perlindungan Pantura Atas Arahan Presiden Prabowo
-
Kritik Fenomena AI, PKB: Cari Orang Cerdas Itu Mudah, Cari yang Beradab Itu Sulit
Terkini
-
Gugat Status Tersangka KPK, Yaqut Sebut Pembagian Kuota Haji Berdasarkan Keselamatan Jiwa
-
HNW Dukung OKI Kecam Dubes AS: Pernyataan Mike Huckabee Provokatif dan Ancam Kedaulatan Timur Tengah
-
Awal 2026, Kemnaker Sanksi 12 Perusahaan Pelanggar Aturan TKA dengan Denda Rp4,4 Miliar
-
BOPPJ Percepat Master Plan Perlindungan Pantura Atas Arahan Presiden Prabowo
-
Kritik Fenomena AI, PKB: Cari Orang Cerdas Itu Mudah, Cari yang Beradab Itu Sulit