Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar membentuk tim khusus untuk menertibkan pesantren ilegal, dengan fokus utama di wilayah Jawa Barat.
Langkah ini diambil menyusul maraknya keberadaan pesantren tanpa izin resmi yang dinilai mencoreng citra lebih dari 39 ribu pesantren di Indonesia.
“Banyak pesantren palsu, dan terbanyak di Jawa Barat. Saya akan razia itu sebentar lagi,” ujar Muhaimin dalam acara International Conference on The Transformation of Pesantren di Tanah Abang, Jakarta, Selasa (24/6) malam.
Menurutnya, praktik pengelolaan yang eksploitatif di sejumlah pesantren ilegal menjadi sorotan utama tim khusus ini. Ia menegaskan razia akan dilakukan sebagai bentuk penyadaran agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Saya dan teman-teman akan melakukan penyadaran, razia untuk mengingatkan karena kita tidak boleh diam melihat terjadinya penyelewengan,” katanya.
Sebagai pejabat negara, Muhaimin menegaskan akan menggunakan kewenangannya untuk menertibkan pesantren yang tidak sesuai aturan.
Namun, ia juga mendorong keterlibatan aktif dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan.
“Registrasi, peninjauan ulang, dan deteksi pesantren palsu harus dilakukan serius agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mengeksploitasi kemiskinan atas nama pesantren,” tegasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Bahlil Lahadalia: Pesantren Adalah Benteng Nasionalisme dan IPTEK
-
Redam Dampak Konflik Global, Presiden Prabowo Perkuat Solidaritas Bersama Ulama
-
Presiden Prabowo Undang Para Mantan Kepala Negara ke Istana Malam Ini, Jokowi Pastikan Hadir
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
Prabowo Ingatkan Penegak Hukum: Jangan Gunakan Pasal untuk 'Ngerjain' Lawan Politik
Terpopuler
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi