CKG Diperluas, Santri dan Siswa Sekolah Rakyat Mulai Dapat Pemeriksaan Gratis Juli 2025

Matamata.com - Pemerintah resmi memperluas jangkauan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan menyasar siswa Sekolah Rakyat dan santri di pesantren mulai Juli 2025. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional membangun generasi Indonesia yang sehat dan tangguh.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebutkan, saat ini program tengah memasuki tahap akhir persiapan dan akan dilaksanakan secara bertahap di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Sosial (Kemensos).

“Oleh karena itu kita butuh Pak Menteri Kesehatan, butuh dukungan dari berbagai pihak—baik itu Pak Mendikdasmen, Pak Menag, Pak Mensos, termasuk Pak Mendagri. Dan juga karena kaitannya nanti membutuhkan dukungan internet dan lain-lain, oleh karena itu juga (perlu) dukungan dari Kominfo,” kata Pratikno dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Program akan dimulai dari Sekolah Rakyat pada Juli, disusul sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen dan madrasah pada Agustus 2025.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, CKG merupakan salah satu quick win dari Presiden Prabowo Subianto, sekaligus program pemeriksaan kesehatan terbesar yang pernah dilakukan pemerintah.

“Ini adalah program terbesar di Kementerian Kesehatan dan juga di pemerintah karena targetnya 280 juta orang setiap tahun,” ujar Budi.

Pada tahun ini, Kementerian Kesehatan menargetkan 53 juta pelajar sebagai sasaran utama. Sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025 melalui layanan Puskesmas, program ini telah menjangkau 11 juta orang.

“Untuk mencapai target 53 juta, kita perlu melakukan pemeriksaan langsung di sekolah karena jumlah anak usia sekolah mencapai angka tersebut,” jelasnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyambut baik pelaksanaan CKG di lingkungan pendidikan. Ia menilai program ini bisa menjadi pijakan dalam menciptakan sekolah yang sehat.

“Nanti hasil-hasil dari pemeriksaan kesehatan itu menjadi input untuk kita membangun sekolah sehat,” ungkap Mu’ti.

Dari sisi sosial, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan dilakukan lebih awal sebelum siswa masuk asrama.

“Pak Presiden juga memerintahkan, jika ada yang sakit, kita harus menyembuhkan. Supaya setelah sembuh mereka bisa masuk ke Sekolah Rakyat itu,” ucap Agus.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyatakan seluruh pemerintah provinsi telah menindaklanjuti program ini. Ia menekankan pentingnya akurasi data anak sebagai dasar intervensi yang tepat sasaran.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, memastikan program ini juga akan menjangkau satuan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren.

“Biasanya di pesantren tidak semua fasilitas kesehatannya memadai. Maka program Pak Presiden ini menurut saya sangat strategis,” ujarnya. Ia pun berharap pelaksanaan tidak sekadar berdasarkan sampel, melainkan mencakup seluruh pesantren secara menyeluruh. (Antara)