Matamata.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pada tahun anggaran 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senin (7/7).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa penambahan ini diperlukan agar kementerian dapat merealisasikan sejumlah program strategis yang telah direncanakan.
“Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas, kami membutuhkan tambahan anggaran dari pagu indikatif Kemkomdigi Tahun Anggaran 2026,” ujar Meutya dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (8/7).
Pagu indikatif anggaran tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp7,75 triliun, dinilai belum mencukupi untuk membiayai pembangunan akses internet di wilayah Papua, menjamin kelangsungan Pusat Data Nasional (PDN), serta mempercepat pengembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional.
Meutya menegaskan bahwa ketiga sektor tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerataan digital dan mendorong daya saing Indonesia di tingkat global.
Tambahan anggaran itu nantinya akan dialokasikan untuk mendukung program penguatan infrastruktur, pengembangan ekosistem digital, pengamanan ruang digital, serta peningkatan komunikasi publik dan dukungan manajemen.
“Program-program ini ditujukan untuk mewujudkan konektivitas digital yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat,” jelas Meutya.
Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga melaporkan bahwa Kemkomdigi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Ia menyatakan komitmen Kemkomdigi untuk terus menjalankan rekomendasi BPK agar predikat tersebut dapat dipertahankan.
Lebih lanjut, Meutya menyampaikan bahwa hingga 4 Juli 2025, Kemkomdigi mencatatkan kontribusi sebesar Rp8,66 triliun sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), menjadikannya sebagai kementerian/lembaga dengan kontribusi PNBP tertinggi pada kuartal pertama 2025.
Berita Terkait
-
Meutya Hafid Tekan Petinggi Meta: Sidak Kemkomdigi Bukan Sekadar Simbolik
-
Ketua Komisi III DPR Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Sudah Disepakati Seluruh Fraksi
-
DPR Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Kurangi Anggaran Infrastruktur Pendidikan
-
Badan Gizi Nasional Klarifikasi Alokasi Dana MBG Rp500 Juta Per 12 Hari Per Satuan Pelayanan
-
Menhub Paparkan Pagu Anggaran 2026 Rp28,48 Triliun, Fokus pada Keselamatan dan Konektivitas
Terpopuler
-
Tayang Lebaran Idul Fitri 2026, Film 'Pelangi di Mars' bakal Disambut Antusias Anak-anak
-
Wakapolri Imbau Pemudik Hubungi Hotline 110 Jika Alami Gangguan di Jalan
-
Menko AHY: Tata Ruang Adalah Panglima dalam Pembangunan Infrastruktur
-
Saudi Kedepankan Diplomasi Redakan Eskalasi di Timur Tengah, Jamin Keamanan Haji
-
Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Milik Bangsa, Pengusaha Batu Bara dan CPO Wajib Utamakan Kebutuhan Domestik
Terkini
-
Wakapolri Imbau Pemudik Hubungi Hotline 110 Jika Alami Gangguan di Jalan
-
Menko AHY: Tata Ruang Adalah Panglima dalam Pembangunan Infrastruktur
-
Saudi Kedepankan Diplomasi Redakan Eskalasi di Timur Tengah, Jamin Keamanan Haji
-
Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Milik Bangsa, Pengusaha Batu Bara dan CPO Wajib Utamakan Kebutuhan Domestik
-
Stok Beras Melimpah, Mentan Amran Lapor ke Presiden Prabowo Capaian PDB Pertanian Tertinggi dalam 25 Tahun