Matamata.com - Direktorat Jenderal Imigrasi kini membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk menempuh pendidikan nonformal di Indonesia dengan mengajukan visa tinggal terbatas (vitas) berindeks E30.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menyampaikan bahwa izin tinggal yang diberikan untuk visa ini berlaku selama satu hingga dua tahun. Permohonan visa dilakukan secara daring melalui laman evisa.imigrasi.go.id.
"Permohonan visa pendidikan nonformal dilakukan secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id. Untuk mengajukan visa ini, WNA perlu memiliki penjamin. Penjamin tersebut bisa perorangan atau institusi pendidikan nonformal yang dituju," ujar Yuldi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (16/7).
Kebijakan yang mulai berlaku sejak Selasa (15/7) ini menyasar WNA yang ingin mengikuti kursus bahasa, pelatihan keahlian atau keprofesian, serta bentuk pendidikan nonformal lainnya sebagai penunjang karier mereka.
Persyaratan untuk memperoleh visa E30 ini antara lain paspor dengan masa berlaku minimal enam bulan, bukti kecukupan dana hidup selama di Indonesia (setara minimum 2.000 dolar AS), serta pasfoto berwarna terbaru. Biaya pengajuan visa ini ditetapkan sebesar Rp6 juta untuk masa tinggal satu tahun dan Rp8,5 juta untuk dua tahun.
Selain itu, Ditjen Imigrasi juga memperpanjang masa tinggal untuk visa pendidikan formal. Visa pendidikan dasar dan menengah (E30A) serta pendidikan tinggi (E30B) kini dapat berlaku hingga empat tahun. Sebelumnya, masa tinggal untuk kedua jenis visa tersebut hanya maksimal dua tahun.
"Sebelumnya, masa berlaku izin tinggal untuk pendidikan formal hanya satu tahun dan dua tahun," kata Yuldi.
Untuk masa tinggal empat tahun, biaya yang dikenakan sebesar Rp12 juta. Adapun masa tinggal satu tahun dan dua tahun masing-masing dikenakan biaya Rp6 juta dan Rp8,5 juta. Penjamin untuk visa pendidikan formal bisa berasal dari perseorangan maupun institusi pendidikan terkait.
Yuldi menyebutkan bahwa Indonesia saat ini memiliki lebih dari 3.000 perguruan tinggi, termasuk 125 perguruan tinggi negeri. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar sebagai destinasi pendidikan bagi pelajar asing.
"Kami berharap kebijakan ini dapat membuka lebih banyak peluang bagi WNA yang ingin mengembangkan diri melalui pendidikan di Indonesia, baik formal maupun nonformal. Ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan daya saing Indonesia di kancah global melalui sektor pendidikan," tutur Yuldi.
Berita Terkait
-
Konflik Israel-Hizbullah Memanas, DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan 934 WNI di Lebanon
-
Kemenhaj: Arab Saudi Tak Terbitkan Visa Furoda Tahun Ini, Waspada Tawaran Haji Ilegal
-
Bus Umrah WNI Terbakar di Dekat Madinah, KJRI Pastikan Seluruh Jemaah Selamat
-
30 WNI yang Tertahan di Abu Dhabi Berhasil Dipulangkan Lewat Penerbangan Repatriasi
-
Prabowo Kumpulkan Tokoh Bangsa, Tegaskan RI Siaga Hadapi Eskalasi Timur Tengah
Terpopuler
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Karakter Kuat Rio Dewanto di Sinetron 'Jejak Duka Diandra', Digandrungi Penonton
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
Terkini
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
-
KPK Dorong Reformasi Politik, Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR