Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada jajaran menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal dan pengendalian defisit anggaran dalam rapat terbatas yang digelar Selasa (22/7) malam di Jakarta.
“Pada rapat intensif tersebut, Kepala Negara menerima laporan perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Rabu dini hari.
Rapat tersebut digelar setelah pembahasan mengenai optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memberikan arahan komprehensif terkait arah kebijakan fiskal ke depan.
Menurut Teddy, Presiden menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran tetap terkendali, mengarahkan belanja negara pada sektor prioritas, serta menjadikan APBN sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Presiden juga mendorong pelaksanaan langkah deregulasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
“Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula persiapan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus,” tambahnya.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden memberikan instruksi agar APBN digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” jelas Sri usai mengikuti rapat.
Mengenai deregulasi, Sri menyebut bahwa Presiden menginginkan perekonomian tumbuh tidak semata bergantung pada APBN.
“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi, dalam hal ini, berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan dan terutama juga mendorong banyak Dana Antara serta tata kelola yang baik,” jelasnya.
Dalam kaitannya dengan penyusunan RAPBN 2026, Sri menjelaskan bahwa anggaran dirancang untuk mengakomodasi berbagai program prioritas Presiden, seperti program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat (SR), serta penguatan koperasi desa/kelurahan.
“Dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan terutama (yang dikerjakan oleh) Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital dan juga dari Kemendiktisaintek,” ujar Sri.
Rapat tersebut turut dihadiri Menkeu Sri Mulyani beserta dua wakil menteri Suahasil Nazara dan Thomas Lembong, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Antara)
Berita Terkait
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
-
Rekor! Zakat Istana 2026 Tembus Rp4,3 Miliar, Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Milik Bangsa, Pengusaha Batu Bara dan CPO Wajib Utamakan Kebutuhan Domestik
-
Stok Beras Melimpah, Mentan Amran Lapor ke Presiden Prabowo Capaian PDB Pertanian Tertinggi dalam 25 Tahun
-
Menkeu Buka Peluang Defisit APBN 2026 Melebar di Atas 3 Persen
Terpopuler
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi