Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis kepada jajaran menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal dan pengendalian defisit anggaran dalam rapat terbatas yang digelar Selasa (22/7) malam di Jakarta.
“Pada rapat intensif tersebut, Kepala Negara menerima laporan perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Rabu dini hari.
Rapat tersebut digelar setelah pembahasan mengenai optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memberikan arahan komprehensif terkait arah kebijakan fiskal ke depan.
Menurut Teddy, Presiden menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran tetap terkendali, mengarahkan belanja negara pada sektor prioritas, serta menjadikan APBN sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Presiden juga mendorong pelaksanaan langkah deregulasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
“Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula persiapan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus,” tambahnya.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden memberikan instruksi agar APBN digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” jelas Sri usai mengikuti rapat.
Mengenai deregulasi, Sri menyebut bahwa Presiden menginginkan perekonomian tumbuh tidak semata bergantung pada APBN.
“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi, dalam hal ini, berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan dan terutama juga mendorong banyak Dana Antara serta tata kelola yang baik,” jelasnya.
Dalam kaitannya dengan penyusunan RAPBN 2026, Sri menjelaskan bahwa anggaran dirancang untuk mengakomodasi berbagai program prioritas Presiden, seperti program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat (SR), serta penguatan koperasi desa/kelurahan.
“Dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan terutama (yang dikerjakan oleh) Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital dan juga dari Kemendiktisaintek,” ujar Sri.
Rapat tersebut turut dihadiri Menkeu Sri Mulyani beserta dua wakil menteri Suahasil Nazara dan Thomas Lembong, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Antara)
Berita Terkait
-
BOPPJ Percepat Master Plan Perlindungan Pantura Atas Arahan Presiden Prabowo
-
Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Mobil dari India
-
Menkomdigi Tegaskan Keterlibatan RI di Board of Peace demi Stabilisasi Palestina
-
DPR Puji Kesepakatan Penghapusan Bea Masuk 1.819 Produk Indonesia ke Amerika Serikat
-
Buka 'Era Keemasan Baru', Prabowo dan Donald Trump Sepakati Perjanjian Dagang Timbal Balik
Terpopuler
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Dukung DPR Tunda Impor 105 Ribu Pikap asal India
-
Persiapan Konser Tunggal 2026, King Nassar Targetkan Turun 10 Kg dan Perbanyak Jalan Kaki
-
ICW Desak KPK Awasi Pengelolaan 1.179 Satuan Gizi Polri Senilai Triliunan Rupiah
-
Dikaruniai Bayi Laki-laki, Irwansyah dan Zaskia Sungkar Anggap Kejutan Awal Ramadan
-
Ribuan Jamaah Makassar Ikuti Buka Puasa Bersama Program Raja Salman di Masjid 99 Kubah
Terkini
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Dukung DPR Tunda Impor 105 Ribu Pikap asal India
-
Persiapan Konser Tunggal 2026, King Nassar Targetkan Turun 10 Kg dan Perbanyak Jalan Kaki
-
ICW Desak KPK Awasi Pengelolaan 1.179 Satuan Gizi Polri Senilai Triliunan Rupiah
-
Ribuan Jamaah Makassar Ikuti Buka Puasa Bersama Program Raja Salman di Masjid 99 Kubah
-
Mendes Yandri Usul Setop Izin Minimarket Baru demi Hidupkan Koperasi Desa