Prabowo Batal Lantik 1.110 Purna Praja IPDN, Fokus Persiapan Pertemuan dengan PM Malaysia

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto batal memimpin upacara pelantikan 1.110 Pamong Praja Muda atau Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII yang digelar di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/7).

Padahal, semula Prabowo dijadwalkan hadir langsung untuk melantik dan memberikan arahan kepada para lulusan IPDN yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun, agenda tersebut harus dibatalkan karena adanya pertemuan penting di Jakarta.

“Baru saja kami menerima informasi pembatalan. Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada wartawan.

Selain pertemuan dengan PM Malaysia, Bima menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga memiliki agenda mendesak lain di Istana Kepresidenan terkait koordinasi pemerintahan.

Sebagai pengganti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah tiba di Sumedang sehari sebelumnya, dijadwalkan menjadi inspektur upacara pelantikan.

Upacara pelantikan yang berlangsung pukul 10.00 WIB tersebut diramaikan dengan pertunjukan seni oleh praja IPDN, penyematan lencana Pamong Praja, dan pengalungan Kartika Asta Brata bagi lulusan terbaik. Rangkaian acara ditutup dengan amanat dari inspektur upacara, foto bersama, selebrasi, serta pertemuan lulusan dengan keluarga.

Sementara itu, di Jakarta, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan tiba pada Senin sore dalam rangka menghadiri Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia–Malaysia yang berlangsung hingga 29 Juli.

Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) menyebutkan, dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo dan PM Anwar akan menyaksikan penandatanganan empat nota kesepahaman kerja sama (MoU) di bidang perbatasan darat, kesehatan, teknologi, dan komunikasi.

PM Anwar turut didampingi sejumlah pejabat tinggi Malaysia, termasuk Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz, Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek, serta para kepala negara bagian Sarawak dan Sabah. (Antara)