Matamata.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar pertemuan mendadak dengan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/7) malam. Pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 21.00 WIB dan membahas persoalan serius terkait pelanggaran standar mutu beras di pasaran.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto.
“Salah satu isu yang dibahas pada pertemuan ini adalah terkait penertiban pasokan beras dan temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran,” ujar Teddy, seperti dikutip dari unggahan Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Rabu malam.
Presiden Prabowo, kata Teddy, menginstruksikan agar aparat mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan, dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai aturan.
Sebelumnya di hari yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa terdapat 212 merek beras premium dan medium yang beredar di pasaran tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
“Ini khusus untuk beras premium dan medium yang tidak sesuai standar. Kami tegaskan, ini adalah standar pemerintah,” tegas Amran.
Ia menambahkan, penindakan hukum akan difokuskan kepada pelaku penjualan beras oplosan, terutama dalam kategori premium dan medium.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa empat produsen besar telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan atas dugaan pelanggaran standar mutu beras.
“Saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap empat produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR,” kata Kapolri di Jakarta.
Kapolri juga mengungkap bahwa Satgas Pangan Polri sebelumnya telah memeriksa 16 produsen beras, 39 orang saksi, dan empat ahli. Tak hanya itu, aparat juga melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta memasang garis polisi di lokasi produksi dan gudang milik para produsen.
“Pengungkapan kasus beras diduga melanggar standar mutu juga dilaksanakan di beberapa daerah,” tambahnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
-
Rekor! Zakat Istana 2026 Tembus Rp4,3 Miliar, Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Milik Bangsa, Pengusaha Batu Bara dan CPO Wajib Utamakan Kebutuhan Domestik
-
Stok Beras Melimpah, Mentan Amran Lapor ke Presiden Prabowo Capaian PDB Pertanian Tertinggi dalam 25 Tahun
-
Prabowo Instruksikan Percepatan Transisi EBT demi Hadapi Ancaman Krisis Minyak Dunia
Terpopuler
-
Sambut Lebaran Idul Fitri 1447 H, Musisi Rucky Markiano Luncurkan Lagu 'Dosa'
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi