Matamata.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus membenahi tata kelola dan sistem distribusi pupuk bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan mudah diakses petani.
“Kami ingin petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk. Sistem baru ini lebih sederhana, diawasi ketat, dan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia,” ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, Rabu (13/8).
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah memastikan sistem distribusi pupuk saat ini telah berjalan sesuai Peraturan Presiden.
“Kami mengelola distribusi pupuk sesuai Perpres dan terus berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan,” katanya.
Ia menekankan koordinasi intensif dengan PIHC dilakukan agar pupuk sampai tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai, dan kepada penerima yang berhak. Andi juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam mengawasi penyaluran pupuk.
“Pemda melalui dinas pertanian dan penyuluh punya peran penting dalam pengawasan. Jika penyerapan rendah di suatu wilayah, maka bisa dilakukan realokasi antar-kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi agar stok dimanfaatkan di daerah lain. Kita tidak boleh membiarkan ketahanan pangan terganggu,” ujarnya.
Kementan juga bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI untuk memantau pelaksanaan program pupuk subsidi. Wakil Ketua Komisi IV, Panggah Susanto, memastikan komitmen pihaknya dalam mendukung kelancaran dan keberlanjutan kebijakan distribusi baru ini.
“Kalau dulu rumit, sekarang insya Allah bisa berjalan lancar,” kata Panggah.
Ia menambahkan sistem baru ini lebih sederhana, efisien, dan tepat sasaran, dengan Kementerian Pertanian serta PIHC sebagai dua lembaga utama yang bertanggung jawab atas distribusi pupuk.
“Komisi IV tetap fokus memastikan kebijakan ini terus mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” tegasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Pecah Telur Sejak 2014! Margin Bulog Naik Jadi 7 Persen demi Beras Satu Harga
-
Zulhas: Penurunan Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen Adalah Sejarah Baru bagi Petani
-
Pecah Rekor! Bulog Serap 4,5 Juta Ton Gabah, Indonesia Resmi Swasembada Beras
-
Pemerintah Pastikan Tidak Ada Impor Beras, Gula, dan Jagung pada 2026
-
Mentan Tegaskan Target Swasembada, Pemerintah Segel 250 Ton Beras Ilegal di Sabang
Terpopuler
-
Istana: RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing Masih Sebatas Wacana
-
Wamenhaj Coreat Enam Calon Petugas Haji karena Tak Jujur Soal Riwayat Penyakit
-
Prabowo Koreksi Desain IKN: Tambah Embung dan Perkuat Antisipasi Karhutla
-
Presiden Prabowo Melawat ke Inggris Pekan Depan, Bidik Kerja Sama Universitas Papan Atas
-
Denmark Peringatkan AS: Upaya Rebut Greenland Bisa Jadi Lonceng Kematian NATO
Terkini
-
Istana: RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing Masih Sebatas Wacana
-
Wamenhaj Coreat Enam Calon Petugas Haji karena Tak Jujur Soal Riwayat Penyakit
-
Prabowo Koreksi Desain IKN: Tambah Embung dan Perkuat Antisipasi Karhutla
-
Presiden Prabowo Melawat ke Inggris Pekan Depan, Bidik Kerja Sama Universitas Papan Atas
-
Denmark Peringatkan AS: Upaya Rebut Greenland Bisa Jadi Lonceng Kematian NATO