Matamata.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus membenahi tata kelola dan sistem distribusi pupuk bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan mudah diakses petani.
“Kami ingin petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk. Sistem baru ini lebih sederhana, diawasi ketat, dan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia,” ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, Rabu (13/8).
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah memastikan sistem distribusi pupuk saat ini telah berjalan sesuai Peraturan Presiden.
“Kami mengelola distribusi pupuk sesuai Perpres dan terus berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan,” katanya.
Ia menekankan koordinasi intensif dengan PIHC dilakukan agar pupuk sampai tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai, dan kepada penerima yang berhak. Andi juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam mengawasi penyaluran pupuk.
“Pemda melalui dinas pertanian dan penyuluh punya peran penting dalam pengawasan. Jika penyerapan rendah di suatu wilayah, maka bisa dilakukan realokasi antar-kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi agar stok dimanfaatkan di daerah lain. Kita tidak boleh membiarkan ketahanan pangan terganggu,” ujarnya.
Kementan juga bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI untuk memantau pelaksanaan program pupuk subsidi. Wakil Ketua Komisi IV, Panggah Susanto, memastikan komitmen pihaknya dalam mendukung kelancaran dan keberlanjutan kebijakan distribusi baru ini.
“Kalau dulu rumit, sekarang insya Allah bisa berjalan lancar,” kata Panggah.
Ia menambahkan sistem baru ini lebih sederhana, efisien, dan tepat sasaran, dengan Kementerian Pertanian serta PIHC sebagai dua lembaga utama yang bertanggung jawab atas distribusi pupuk.
“Komisi IV tetap fokus memastikan kebijakan ini terus mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” tegasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Mentan Tegaskan Target Swasembada, Pemerintah Segel 250 Ton Beras Ilegal di Sabang
-
Mentan: Penurunan Harga Pupuk Dipatuhi Kios, Pembelian Petani Melonjak 20 Persen
-
Pupuk Indonesia Revitalisasi Pabrik Tua untuk Tekan Konsumsi Energi dan Biaya Produksi
-
Mentan: Deflasi Beras di 23 Provinsi Hasil Sinergi Lintas Sektor
-
TNI AL Panen 150 Kilogram Ikan di Teluk Ambon, Dukung Ketahanan Pangan Maluku
Terpopuler
-
ESDM Identifikasi 23 Izin Tambang di Tiga Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor
-
Menkeu Siapkan Dana Tambahan, Tunggu BNPB Ajukan Anggaran Penanganan Banjir Sumatera
-
Siswa MTs di Banyuwangi Raih Medali Perak di Olimpiade Sains Junior Internasional Rusia
-
Kemenag dan LPDP Kebut Penyaluran Beasiswa Menjelang Batas Akhir Anggaran 2025
-
Bupati Aceh Timur Minta Hunian Darurat untuk Korban Banjir Lokop
Terkini
-
ESDM Identifikasi 23 Izin Tambang di Tiga Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor
-
Menkeu Siapkan Dana Tambahan, Tunggu BNPB Ajukan Anggaran Penanganan Banjir Sumatera
-
Siswa MTs di Banyuwangi Raih Medali Perak di Olimpiade Sains Junior Internasional Rusia
-
Kemenag dan LPDP Kebut Penyaluran Beasiswa Menjelang Batas Akhir Anggaran 2025
-
Bupati Aceh Timur Minta Hunian Darurat untuk Korban Banjir Lokop