Libatkan Peneliti, Kebijakan Publik Dinilai Lebih Efektif dan Hemat Anggaran

Matamata.com -  Pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, didorong lebih aktif melibatkan peneliti dalam proses penyusunan kebijakan publik. Keterlibatan kalangan akademisi dinilai penting agar program yang dijalankan memiliki dampak nyata sekaligus menekan biaya karena didasarkan pada kajian komprehensif.

"Kita ingin menekankan kepada Pemerintah, marilah ajak ilmuwan, saintis, dan peneliti, dari berbagai multi disiplin dalam membuat kebijakan agar sesuai dengan sasaran yakni AstaCita. Jangan sampai ada program yang hanya sekadar saja, sehingga membuang anggaran," ujar Wakil Rektor Bidang Riset dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara (BINUS) dalam acara The 7th International Conference on Biospheric Harmony (ICOBAR) dan Forum Ilmiah Diaspora Indonesia (FIDI) di Tangerang, Sabtu (23/8).

Ia menegaskan, kebijakan berbasis sains dan penelitian akan memberikan dampak signifikan pada masyarakat. Apalagi, kata dia, kebutuhan masyarakat kini erat kaitannya dengan teknologi dan digitalisasi sehingga peran peneliti penting untuk memberi masukan yang sesuai kebutuhan daerah.

"Intinya kita ingin kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dilandaskan sains. Karena ketika ada penelitian yang memang mendalam, maka dampaknya juga akan positif," tambahnya.

BINUS University sendiri menggelar ICOBAR-FIDI Joint Scientific Forum pada 23–24 Agustus 2025. Forum ilmiah internasional ini menghadirkan profesor dan presenter dari lebih 20 negara, di antaranya Harvard Medical School, The University of Tokyo, Constructor University Bremen, University of Otago, Universitas Indonesia, serta sejumlah universitas lainnya.

Acara tersebut menjadi ajang pertemuan ilmuwan, akademisi, praktisi industri, hingga pembuat kebijakan untuk berdiskusi, mempresentasikan hasil riset, sekaligus membangun kolaborasi strategis dalam menjawab tantangan global terkait ketahanan biosfer dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Dunia menghadapi tantangan yang semakin serius akibat perang, kesenjangan sosial, dan pola kerja yang terkotak-kotak. Maka itu hasil dari pertemuan ini akan diberikan rangkuman kepada pemerintah untuk jadi bagian kebijakan," katanya.

Ketua Panitia ICOBAR-FIDI, Hilda Farida, menjelaskan kegiatan tahun ini juga bermitra dengan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4). Tema yang diangkat, “Global Synergy for Biospheric Resilience”, menegaskan pentingnya kerja sama lintas batas dalam menghadapi isu lingkungan, termasuk perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan krisis sumber daya alam.

"Melalui forum ini BINUS University dan I-4 berharap dapat memperkuat kontribusi Indonesia terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (SDGs) melalui pendekatan ilmiah yang kolaboratif dan berbasis solusi," ucap Hilda.

Ketua Umum I-4 Prof. Fatwa Firdaus Abdi menambahkan, I-4 memiliki visi untuk menjembatani kolaborasi pengetahuan antara ilmuwan diaspora dan institusi dalam negeri.

“Kemitraan antara I-4 dan BINUS University melalui kegiatan ini merupakan langkah strategis memperkuat kolaborasi ilmiah diaspora Indonesia dengan akademisi dalam negeri," katanya. (Antara)