Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) guna menangani kebutuhan mendesak, khususnya pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, lembaga baru ini dipimpin oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf.
“Sebetulnya, itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun, yang berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Prasetyo mengungkapkan, penurunan muka tanah di Pantura terjadi setiap tahun, sementara banjir rob sudah menjadi kejadian rutin di sejumlah wilayah. Kondisi ini mengancam sekitar 20 juta warga yang tinggal di pesisir utara Jawa.
Badan Otorita Pantura, lanjutnya, memiliki tugas merancang, membangun, sekaligus mengelola proyek tanggul laut tersebut. Struktur kepemimpinan terdiri dari seorang kepala dan dua wakil kepala. Darwin Trisna Djajawinata dari Danantara serta Suhajar Diantoro, mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, ditunjuk sebagai wakil kepala.
Menurut Prasetyo, penunjukan dua wakil kepala ini mempertimbangkan aspek teknis, bukan kepentingan politik.
“Kenapa dua wakil? Karena pengelolaan Pantura pasti bersinggungan dengan investasi, maka satu unsur wakil diambil dari Danantara. Sedangkan satu lainnya mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, mengingat proyek ini akan bersentuhan dengan lima provinsi di Pulau Jawa,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberadaan Otorita Pantura diharapkan mempercepat penanganan rob sekaligus memberikan perlindungan bagi jutaan warga di pesisir utara Jawa.
Pengangkatan Didit Herdiawan Ashaf bersama dua wakilnya didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang diumumkan hari ini. (Antara)
Berita Terkait
-
280 Pengemudi Becak di Banyumas Terima Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo
-
Koalisi Sipil Mendesak Presiden Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional
-
Program "Satu Desa Satu Megawatt": Menteri ESDM Laporkan Akselerasi PLTS ke Presiden Prabowo
-
Prabowo Instruksikan Audit Menyeluruh RS di Papua usai Ibu Hamil Ditolak Perawatan
-
Bantuan Becak Listrik dari Presiden Mudahkan Aktivitas Pengayuh Becak Lansia
Terpopuler
-
ESDM Identifikasi 23 Izin Tambang di Tiga Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor
-
Menkeu Siapkan Dana Tambahan, Tunggu BNPB Ajukan Anggaran Penanganan Banjir Sumatera
-
Siswa MTs di Banyuwangi Raih Medali Perak di Olimpiade Sains Junior Internasional Rusia
-
Kemenag dan LPDP Kebut Penyaluran Beasiswa Menjelang Batas Akhir Anggaran 2025
-
Bupati Aceh Timur Minta Hunian Darurat untuk Korban Banjir Lokop
Terkini
-
ESDM Identifikasi 23 Izin Tambang di Tiga Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor
-
Menkeu Siapkan Dana Tambahan, Tunggu BNPB Ajukan Anggaran Penanganan Banjir Sumatera
-
Siswa MTs di Banyuwangi Raih Medali Perak di Olimpiade Sains Junior Internasional Rusia
-
Kemenag dan LPDP Kebut Penyaluran Beasiswa Menjelang Batas Akhir Anggaran 2025
-
Bupati Aceh Timur Minta Hunian Darurat untuk Korban Banjir Lokop