Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti sikap sejumlah direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang dianggap bertindak layaknya raja, padahal perusahaan tersebut merupakan milik negara.
Dalam sambutannya pada pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8), Prabowo menegaskan bahwa jabatan direksi BUMN bukanlah posisi yang abadi.
"Di Indonesia ini, saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak bener, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Ada itu direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri," ujar Presiden Prabowo.
Prabowo bahkan meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk turun tangan bila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan direksi BUMN.
"Jaksa Agung, ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini," katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung keberadaan Badan Penyelenggara Investasi (BPI) Danantara yang kini mengelola aset negara dengan lebih terstruktur.
"Seribu miliar dolar (AS) sovereign wealth fund kita, sekarang, mungkin ke-5 ya, ke-5 di dunia. Norway, China — China itu sebetulnya punya tiga —, Abu Dhabi, baru kita. Tidak main-main, selama ini tercecer nggak jelas dan banyak yang tidak baik manajemennya," ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola BUMN, termasuk memangkas kebijakan yang dinilai membebani keuangan negara.
"Kemarin saya hilangkan tantiem. Tantiem pun saya enggak jelas apa arti tantiem. Rupanya saya cek itu bahasa Belanda, bahasa Belanda, tantiem itu artinya bonus. Kenapa sih nggak pakai istilah sederhana, bonus gitu loh. Yang repot, perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya. Enak di lo, nggak enak di rakyat, no! coret! Yang nggak mau, alhamdulillah. You nggak mau, out! Get out! Banyak anak muda yang mau masuk (memimpin BUMN, red.)," tegasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
Respons KPK Terkait Instruksi Presiden Prabowo Soal Penguatan Anggaran Pemberantasan Korupsi
-
Ada Indikasi Penyelewengan di BGN, Presiden Prabowo Subianto Panggil BPKP dan PPATK
-
Presiden Prabowo Ungkap Dampak Ekonomi Makan Bergizi Gratis Bagi Petani Desa
-
Bahasa Prancis Wacana Masuk Kurikulum, Komisi X DPR Minta Pemerintah Kaji Matang
Terpopuler
-
Atasi Penumpukan Kontainer Tanjung Priok, Menkeu Purbaya Desak Regulasi Denda Importir
-
Mensesneg Respons Usulan Menteri HAM soal Jabatan Sipil dalam Revisi UU Polri
-
Menkeu Purbaya Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani Fiskal Nasional
-
Melalui Lagu 'Aku Bisa', Rucky Markiano Bangkit dari Luka dan Keterpurukan
-
Kunjungan Wisman April 2026 Naik, Devisa RI Tembus Rp68 Triliun
Terkini
-
Atasi Penumpukan Kontainer Tanjung Priok, Menkeu Purbaya Desak Regulasi Denda Importir
-
Mensesneg Respons Usulan Menteri HAM soal Jabatan Sipil dalam Revisi UU Polri
-
Menkeu Purbaya Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani Fiskal Nasional
-
Kunjungan Wisman April 2026 Naik, Devisa RI Tembus Rp68 Triliun
-
John Herdman Bangga Mathew Baker Jadi Debutan Termuda Timnas Indonesia