Matamata.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat tetap tenang dan menahan diri dalam menyampaikan aspirasi pasca kerusuhan di Makassar yang menelan korban jiwa. Ia menegaskan, kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menyampaikan pendapat secara berlebihan," ujar Nasaruddin, Minggu (1/9), saat mengunjungi rumah duka Muh Akbar, staf DPRD Kota Makassar yang tewas dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Atas nama pemerintah dan presiden, Nasaruddin menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Ia menekankan bahwa hak berunjuk rasa dilindungi undang-undang, namun harus dilakukan dalam koridor hukum.
"Betapa indahnya hidup di negara di mana kita semua menghormati hukum dan peraturan. Mari kita kendalikan diri dan hindari tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian yang tidak diinginkan," katanya.
Kerusuhan di Makassar menjadi peringatan serius, kata Nasaruddin. Ia menilai protes adalah wujud demokrasi, tetapi tidak boleh berakhir dengan kekacauan. "Saya tidak meminta orang-orang untuk diam. Namun, protes tidak seharusnya berujung pada kekacauan atau kehancuran. Mari kita lindungi wilayah dan negara kita bersama-sama," ujarnya.
Ia menambahkan, peristiwa tersebut bukan hanya tragedi sosial, melainkan juga tantangan moral dan spiritual bangsa. "Janganlah kita menambah penderitaan rakyat kita. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa mengorbankan nyawa atau merusak tatanan sosial," ucapnya.
Kepada generasi muda, Nasaruddin berpesan agar lebih bijak dalam bertindak. “Generasi muda kita harus belajar bahwa menyampaikan aspirasi tidak harus mengorbankan nyawa manusia atau keharmonisan sosial,” tegasnya.
Ia juga meminta para pemimpin masyarakat dan tokoh agama untuk memupuk budaya dialog serta saling menghormati. Sementara kepada politisi, ia mengingatkan pentingnya memberi teladan dalam menjaga wacana publik agar tetap dalam batas hukum dan etika.
"Ini bukan tentang membungkam suara," kata Nasaruddin. "Ini tentang mengingatkan semua orang bahwa hak datang bersama tanggung jawab."
Kunjungan Menag ke Makassar dinilai sebagai upaya pemerintah menenangkan situasi sekaligus menunjukkan empati kepada masyarakat. Presiden disebut telah menginstruksikan sejumlah pejabat untuk turun langsung merespons kondisi di daerah.
Meskipun pesan perdamaian disambut positif oleh pemuka agama dan masyarakat, sebagian kelompok sipil tetap menuntut investigasi transparan serta akuntabilitas atas jatuhnya korban.
Situasi di Sulawesi Selatan kini relatif tenang, meski aparat keamanan masih berjaga di gedung-gedung pemerintahan. Sementara itu, di Jakarta, penyelenggara aksi berencana menggelar demonstrasi lanjutan dalam waktu dekat.
Nasaruddin berharap bangsa dapat mengambil pelajaran dari tragedi tersebut. "Dari setiap tragedi, kita harus belajar. Jangan biarkan kesedihan memecah belah kita. Semoga inilah saatnya kita memilih perdamaian daripada konflik dan dialog daripada kehancuran," tutupnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Kemenag Tegaskan Isu Pemerintah Kelola Kas Masjid Adalah Hoaks
-
Kemenag Terapkan WFH Setiap Jumat, Menag: Layanan Umat Harus Tetap Prima
-
Menag Nasaruddin Umar Ucapkan Selamat Paskah 2026, Ajak Umat Doakan Kedamaian Bangsa
-
Menag Instruksikan Madrasah Kawal Implementasi Pembatasan Medsos Anak di Bawah 16 Tahun
-
Kemenag Pastikan TPG Guru Madrasah Cair Bertahap Mulai Pekan Ini
Terpopuler
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Karakter Kuat Rio Dewanto di Sinetron 'Jejak Duka Diandra', Digandrungi Penonton
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
Terkini
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
-
KPK Dorong Reformasi Politik, Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR