Matamata.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat tetap tenang dan menahan diri dalam menyampaikan aspirasi pasca kerusuhan di Makassar yang menelan korban jiwa. Ia menegaskan, kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menyampaikan pendapat secara berlebihan," ujar Nasaruddin, Minggu (1/9), saat mengunjungi rumah duka Muh Akbar, staf DPRD Kota Makassar yang tewas dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.
Atas nama pemerintah dan presiden, Nasaruddin menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Ia menekankan bahwa hak berunjuk rasa dilindungi undang-undang, namun harus dilakukan dalam koridor hukum.
"Betapa indahnya hidup di negara di mana kita semua menghormati hukum dan peraturan. Mari kita kendalikan diri dan hindari tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian yang tidak diinginkan," katanya.
Kerusuhan di Makassar menjadi peringatan serius, kata Nasaruddin. Ia menilai protes adalah wujud demokrasi, tetapi tidak boleh berakhir dengan kekacauan. "Saya tidak meminta orang-orang untuk diam. Namun, protes tidak seharusnya berujung pada kekacauan atau kehancuran. Mari kita lindungi wilayah dan negara kita bersama-sama," ujarnya.
Ia menambahkan, peristiwa tersebut bukan hanya tragedi sosial, melainkan juga tantangan moral dan spiritual bangsa. "Janganlah kita menambah penderitaan rakyat kita. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa mengorbankan nyawa atau merusak tatanan sosial," ucapnya.
Kepada generasi muda, Nasaruddin berpesan agar lebih bijak dalam bertindak. “Generasi muda kita harus belajar bahwa menyampaikan aspirasi tidak harus mengorbankan nyawa manusia atau keharmonisan sosial,” tegasnya.
Ia juga meminta para pemimpin masyarakat dan tokoh agama untuk memupuk budaya dialog serta saling menghormati. Sementara kepada politisi, ia mengingatkan pentingnya memberi teladan dalam menjaga wacana publik agar tetap dalam batas hukum dan etika.
"Ini bukan tentang membungkam suara," kata Nasaruddin. "Ini tentang mengingatkan semua orang bahwa hak datang bersama tanggung jawab."
Kunjungan Menag ke Makassar dinilai sebagai upaya pemerintah menenangkan situasi sekaligus menunjukkan empati kepada masyarakat. Presiden disebut telah menginstruksikan sejumlah pejabat untuk turun langsung merespons kondisi di daerah.
Meskipun pesan perdamaian disambut positif oleh pemuka agama dan masyarakat, sebagian kelompok sipil tetap menuntut investigasi transparan serta akuntabilitas atas jatuhnya korban.
Situasi di Sulawesi Selatan kini relatif tenang, meski aparat keamanan masih berjaga di gedung-gedung pemerintahan. Sementara itu, di Jakarta, penyelenggara aksi berencana menggelar demonstrasi lanjutan dalam waktu dekat.
Nasaruddin berharap bangsa dapat mengambil pelajaran dari tragedi tersebut. "Dari setiap tragedi, kita harus belajar. Jangan biarkan kesedihan memecah belah kita. Semoga inilah saatnya kita memilih perdamaian daripada konflik dan dialog daripada kehancuran," tutupnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Kemenag Pastikan TPG Guru Madrasah Cair Bertahap Mulai Pekan Ini
-
Kemenag Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik, Buka 24 Jam di Jalur Mudik 2026
-
Berikan Teladan, Menag Nasaruddin Umar Laporkan Fasilitas Jet Pribadi OSO ke KPK
-
Pulihkan Sarana Pascabencana, Kemenag Kucurkan Ratusan Miliar untuk Madrasah dan Pesantren di Sumatera
-
Menlu RI: Evakuasi WNI di Iran Belum Diputuskan, Situasi Terus Dipantau
Terpopuler
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi