Matamata.com - Setelah diguncang aksi unjuk rasa berhari-hari yang berujung ricuh, DPR RI kembali menggelar rapat di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (1/9).
Komisi I DPR RI tercatat melaksanakan rapat kerja bersama TNI membahas siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa anggota Komisi I DPR RI bersama pimpinan hadir di lokasi untuk mengikuti agenda tersebut.
"APBN kan siklus, siklus harus pas mekanismenya. Apa yang dibicarain ya belum tahu kan dari sana," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto.
Selain Utut, sejumlah anggota Komisi I yang hadir antara lain Dave Laksono, Sukamta, TB Hasanuddin, Gavriel Novanto, serta Andina Theresia Narang.
Selain itu, DPR RI juga dijadwalkan menggelar rapat Badan Legislasi dengan agenda penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Sebelumnya, sejak 25 Agustus 2025, massa aksi memadati kompleks parlemen menyuarakan tuntutan, termasuk penghapusan tunjangan fantastis anggota dewan. Aksi berlanjut pada 28 Agustus 2025 oleh serikat buruh yang menuntut penghapusan sistem outsourcing serta penolakan upah murah.
Namun pada sore hari, demonstrasi yang melibatkan elemen massa lainnya berubah ricuh dan berlanjut hingga 29–30 Agustus 2025. Situasi tersebut akhirnya mendorong Presiden Prabowo Subianto meminta aparat mengambil tindakan tegas.
Berita Terkait
-
Hari Lahir Pancasila 2026: Anggota DPR Ajak Gen Z Jaga Persatuan di Era Digital
-
Hampir 90 Hari, Warga Teheran Turun ke Jalan Dukung Pemerintah Iran Lawan AS-Israel
-
TNI AD Tegaskan Pelibatan Prajurit Atasi Begal Sah Sesuai Undang-Undang
-
Hilirisasi Dongkrak PNBP Minerba hingga Rp56 Triliun per Mei 2026
-
Rampai Nusantara: Pidato Presiden Prabowo di DPR Jaga Optimisme dan Stabilitas Nasional
Terpopuler
-
Cegah DBD! Warga Kalisari Jakarta Timur, Kompak di Pertemuan Jumantik
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
Terkini
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi