Matamata.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9), membicarakan perkembangan terkini di tanah air hingga sejumlah program prioritas pemerintah.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari perkembangan terkini di tanah air, hingga sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah,” kata Teddy di Jakarta, Rabu sore.
Selain itu, Dasco juga melaporkan kepada Presiden mengenai keputusan DPR untuk merespons tuntutan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Menurut Teddy, laporan tersebut merujuk pada enam poin kesepakatan yang sebelumnya diumumkan Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9).
Dasco menjelaskan, poin pertama kesepakatan DPR yakni penghentian pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI per 31 Agustus 2025. Kedua, DPR menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan. Ketiga, DPR memangkas tunjangan dan fasilitas anggota setelah evaluasi, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, serta transportasi.
“Ada listrik dan biaya jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” ujar Dasco.
Keempat, anggota DPR yang dinonaktifkan partai politik tidak akan menerima hak-hak keuangan, termasuk gaji dan tunjangan. Kelima, pimpinan DPR menindaklanjuti status nonaktif anggota dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR berkoordinasi bersama mahkamah partai politik. Keenam, DPR berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan.
Enam kesepakatan itu telah ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani bersama wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menyoroti program-program prioritas pemerintah. Dalam rapat terbatas, Selasa (9/9), ia membahas perkembangan pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penanaman kebun rakyat seluas 870.000 hektare, program Kampung Nelayan Merah Putih di 100 desa, revitalisasi tambak seluas 20.000 hektare di Pantura, hingga modernisasi 1.000 kapal nelayan. (Antara)
Berita Terkait
-
Presiden Prabowo Buka Rakornas 2026 di SICC, Ribuan Pejabat Daerah Berkumpul
-
RI Protes Keras Serangan Israel di Gaza, Tempuh Jalur Diplomasi Lewat Board of Peace
-
Komisi X DPR Sebut Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Fokus pada Penguasaan Teknologi
-
Mensesneg: Istana Proses Persetujuan Pengunduran Diri Tiga Pimpinan OJK
-
Wapres Gibran Tinjau Pemulihan Pascabencana di Aceh Tamiang, Pastikan Pendidikan dan RS Beroperasi
Terpopuler
-
KBM App Goes to Korea, Nikmatnya Strawberry Raksasa
-
Ketegangan Memuncak! Utusan Trump ke Israel Saat Armada Besar AS Bergerak ke Iran
-
Masih Rendah! Baru 35 Persen Pejabat Lapor Kekayaan, KPK Ingatkan Menteri hingga Kepala Daerah
-
Ingin Jadi Diplomat? Dubes Rusia Ajak Pelajar Indonesia Kuliah di MGIMO lewat Jalur Beasiswa
-
Denada Akui Ressa Rizky sebagai Anak Kandungnya dan Minta Maaf Telah Meninggalkan Sejak Bayi
Terkini
-
Ketegangan Memuncak! Utusan Trump ke Israel Saat Armada Besar AS Bergerak ke Iran
-
Masih Rendah! Baru 35 Persen Pejabat Lapor Kekayaan, KPK Ingatkan Menteri hingga Kepala Daerah
-
Ingin Jadi Diplomat? Dubes Rusia Ajak Pelajar Indonesia Kuliah di MGIMO lewat Jalur Beasiswa
-
Mensesneg: Pengisian Jabatan Kosong OJK Gunakan Jalur PAW, Tak Perlu Timsel
-
MUI Desak Indonesia Mundur dari Board of Peace, Istana: Kami Akan Berdialog