Matamata.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9), membicarakan perkembangan terkini di tanah air hingga sejumlah program prioritas pemerintah.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari perkembangan terkini di tanah air, hingga sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah,” kata Teddy di Jakarta, Rabu sore.
Selain itu, Dasco juga melaporkan kepada Presiden mengenai keputusan DPR untuk merespons tuntutan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Menurut Teddy, laporan tersebut merujuk pada enam poin kesepakatan yang sebelumnya diumumkan Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9).
Dasco menjelaskan, poin pertama kesepakatan DPR yakni penghentian pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI per 31 Agustus 2025. Kedua, DPR menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan. Ketiga, DPR memangkas tunjangan dan fasilitas anggota setelah evaluasi, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, serta transportasi.
“Ada listrik dan biaya jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” ujar Dasco.
Keempat, anggota DPR yang dinonaktifkan partai politik tidak akan menerima hak-hak keuangan, termasuk gaji dan tunjangan. Kelima, pimpinan DPR menindaklanjuti status nonaktif anggota dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR berkoordinasi bersama mahkamah partai politik. Keenam, DPR berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan.
Enam kesepakatan itu telah ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani bersama wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menyoroti program-program prioritas pemerintah. Dalam rapat terbatas, Selasa (9/9), ia membahas perkembangan pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penanaman kebun rakyat seluas 870.000 hektare, program Kampung Nelayan Merah Putih di 100 desa, revitalisasi tambak seluas 20.000 hektare di Pantura, hingga modernisasi 1.000 kapal nelayan. (Antara)
Berita Terkait
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
-
Rekor! Zakat Istana 2026 Tembus Rp4,3 Miliar, Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Milik Bangsa, Pengusaha Batu Bara dan CPO Wajib Utamakan Kebutuhan Domestik
-
Stok Beras Melimpah, Mentan Amran Lapor ke Presiden Prabowo Capaian PDB Pertanian Tertinggi dalam 25 Tahun
-
Prabowo Instruksikan Percepatan Transisi EBT demi Hadapi Ancaman Krisis Minyak Dunia
Terpopuler
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi