Matamata.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9), membicarakan perkembangan terkini di tanah air hingga sejumlah program prioritas pemerintah.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari perkembangan terkini di tanah air, hingga sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah,” kata Teddy di Jakarta, Rabu sore.
Selain itu, Dasco juga melaporkan kepada Presiden mengenai keputusan DPR untuk merespons tuntutan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Menurut Teddy, laporan tersebut merujuk pada enam poin kesepakatan yang sebelumnya diumumkan Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9).
Dasco menjelaskan, poin pertama kesepakatan DPR yakni penghentian pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI per 31 Agustus 2025. Kedua, DPR menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan. Ketiga, DPR memangkas tunjangan dan fasilitas anggota setelah evaluasi, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, serta transportasi.
“Ada listrik dan biaya jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” ujar Dasco.
Keempat, anggota DPR yang dinonaktifkan partai politik tidak akan menerima hak-hak keuangan, termasuk gaji dan tunjangan. Kelima, pimpinan DPR menindaklanjuti status nonaktif anggota dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR berkoordinasi bersama mahkamah partai politik. Keenam, DPR berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan.
Enam kesepakatan itu telah ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani bersama wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menyoroti program-program prioritas pemerintah. Dalam rapat terbatas, Selasa (9/9), ia membahas perkembangan pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penanaman kebun rakyat seluas 870.000 hektare, program Kampung Nelayan Merah Putih di 100 desa, revitalisasi tambak seluas 20.000 hektare di Pantura, hingga modernisasi 1.000 kapal nelayan. (Antara)
Berita Terkait
-
BOPPJ Percepat Master Plan Perlindungan Pantura Atas Arahan Presiden Prabowo
-
Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Mobil dari India
-
Menkomdigi Tegaskan Keterlibatan RI di Board of Peace demi Stabilisasi Palestina
-
DPR Puji Kesepakatan Penghapusan Bea Masuk 1.819 Produk Indonesia ke Amerika Serikat
-
Buka 'Era Keemasan Baru', Prabowo dan Donald Trump Sepakati Perjanjian Dagang Timbal Balik
Terpopuler
-
Dikaruniai Bayi Laki-laki, Irwansyah dan Zaskia Sungkar Anggap Kejutan Awal Ramadan
-
Ribuan Jamaah Makassar Ikuti Buka Puasa Bersama Program Raja Salman di Masjid 99 Kubah
-
Mendes Yandri Usul Setop Izin Minimarket Baru demi Hidupkan Koperasi Desa
-
Menhub Targetkan Perbaikan Jalur Mudik Lebaran 2026 Rampung H-10
-
Gugat Status Tersangka KPK, Yaqut Sebut Pembagian Kuota Haji Berdasarkan Keselamatan Jiwa
Terkini
-
Ribuan Jamaah Makassar Ikuti Buka Puasa Bersama Program Raja Salman di Masjid 99 Kubah
-
Mendes Yandri Usul Setop Izin Minimarket Baru demi Hidupkan Koperasi Desa
-
Menhub Targetkan Perbaikan Jalur Mudik Lebaran 2026 Rampung H-10
-
Gugat Status Tersangka KPK, Yaqut Sebut Pembagian Kuota Haji Berdasarkan Keselamatan Jiwa
-
HNW Dukung OKI Kecam Dubes AS: Pernyataan Mike Huckabee Provokatif dan Ancam Kedaulatan Timur Tengah