Matamata.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9), membicarakan perkembangan terkini di tanah air hingga sejumlah program prioritas pemerintah.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari perkembangan terkini di tanah air, hingga sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah,” kata Teddy di Jakarta, Rabu sore.
Selain itu, Dasco juga melaporkan kepada Presiden mengenai keputusan DPR untuk merespons tuntutan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Menurut Teddy, laporan tersebut merujuk pada enam poin kesepakatan yang sebelumnya diumumkan Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9).
Dasco menjelaskan, poin pertama kesepakatan DPR yakni penghentian pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI per 31 Agustus 2025. Kedua, DPR menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan. Ketiga, DPR memangkas tunjangan dan fasilitas anggota setelah evaluasi, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, serta transportasi.
“Ada listrik dan biaya jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” ujar Dasco.
Keempat, anggota DPR yang dinonaktifkan partai politik tidak akan menerima hak-hak keuangan, termasuk gaji dan tunjangan. Kelima, pimpinan DPR menindaklanjuti status nonaktif anggota dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR berkoordinasi bersama mahkamah partai politik. Keenam, DPR berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan.
Enam kesepakatan itu telah ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani bersama wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menyoroti program-program prioritas pemerintah. Dalam rapat terbatas, Selasa (9/9), ia membahas perkembangan pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penanaman kebun rakyat seluas 870.000 hektare, program Kampung Nelayan Merah Putih di 100 desa, revitalisasi tambak seluas 20.000 hektare di Pantura, hingga modernisasi 1.000 kapal nelayan. (Antara)
Berita Terkait
-
Menteri ESDM Cari Solusi Kenaikan Harga Gas Industri demi Cegah PHK Massal
-
Prabowo Umumkan Peluncuran B50 Juli 2026, Targetkan RI Swasembada Energi
-
Gerindra Bantah Isu Budi Djiwandono Perintahkan Awasi Pergerakan Wapres Gibran
-
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah di 37 Provinsi, Targetkan Biaya Logistik Turun
-
PDIP Tegaskan Posisi Politik Penyeimbang Pemerintahan Prabowo Subianto
Terpopuler
-
Tring! by Pegadaian FORESTRA 2026 Umumkan Jajaran Penampil Tahap 2, Merayakan Harmoni Musik dan Alam di Tengah Hutan
-
Menuju Panggung Internasional, Atlet Muda Indonesia Dibina dengan Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tambah Penempatan Dana Pemerintah Rp400 Triliun di Bank Himbara
-
ESDM Sempat Tahan Ekspor Batu Bara demi Amankan Listrik PLN
-
Menbud Fadli Zon Sebut Indonesia Masih Kekurangan 7.500 Layar Bioskop
Terkini
-
Menkeu Purbaya Tambah Penempatan Dana Pemerintah Rp400 Triliun di Bank Himbara
-
ESDM Sempat Tahan Ekspor Batu Bara demi Amankan Listrik PLN
-
Menbud Fadli Zon Sebut Indonesia Masih Kekurangan 7.500 Layar Bioskop
-
Mensesneg Prasetyo Hadi Resmi Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Mitigasi PHK
-
Pemprov DKI Siapkan Anggaran LPDP Khusus Jakarta Rp100 Miliar untuk Tahun Depan