Pemerintah Dorong Swasta Gandeng Pertamina Atasi Kelangkaan BBM

Matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak perusahaan minyak swasta di Indonesia untuk segera menjalin kerja sama dengan PT Pertamina guna menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah isu kelangkaan.

“Mengapa demikian? Karena penting bagi sektor-sektor industri yang menguasai hajat hidup orang banyak berada di bawah kendali negara agar semuanya berjalan lancar,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin.

Ia menegaskan, peran Pertamina sangat vital karena BBM merupakan kebutuhan dasar yang harus dikuasai negara demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kementerian ESDM pun telah menurunkan tim khusus untuk memantau distribusi BBM di seluruh wilayah.

Bahlil juga menepis anggapan adanya pembatasan impor. Menurutnya, pemerintah justru memberikan tambahan impor kepada perusahaan swasta sebesar 10 persen.

“Misalnya, Perusahaan ‘A’ menerima 1 juta kiloliter pada tahun 2024, dan pada tahun 2025, kami mengizinkan mereka mengimpor 1 juta kiloliter ditambah 10 persen, sehingga totalnya menjadi 1,1 juta kiloliter. Ini menunjukkan bahwa klaim kami tidak menyediakan kuota impor yang memadai adalah salah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah terus memantau perkembangan yang ada, termasuk potensi dampaknya terhadap lapangan kerja. Pertamina, kata dia, akan menjadi penopang utama dalam mengatasi kelangkaan BBM di SPBU yang dikelola swasta.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut Indonesia berencana mengimpor minyak dari Amerika Serikat sebagai langkah antisipasi kekurangan pasokan yang dialami operator swasta seperti Shell dan BP.

“Impor ini juga merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga neraca perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (12/9).

Meski begitu, Yuliot menegaskan bantuan Pertamina tetap menjadi prioritas. Kementerian telah meminta perusahaan swasta menyampaikan laporan terperinci terkait volume dan spesifikasi minyak yang dibutuhkan. Data itu akan menjadi dasar Pertamina dalam menilai kemampuan pemenuhan kebutuhan. Jika tidak tercukupi, opsi impor tetap terbuka. (Antara)