Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri peluncuran 25 ribu unit rumah subsidi siap huni yang akan digelar serentak di Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengatakan pihaknya telah mengundang Presiden untuk menghadiri acara peluncuran tersebut pada Senin, 29 September mendatang.
"Saya mengundang beliau untuk hadir direncanakan hari Senin, tanggal 29 September di Bogor untuk meluncurkan minimal 25.000 rumah subsidi akad sekaligus," ujar Ara di Istana Kepresidenan melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa percepatan penyediaan rumah subsidi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Karena itu, Presiden Prabowo meningkatkan target pembangunan rumah subsidi tahun ini dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.
Berdasarkan data, realisasi akad atau penyerahan kunci rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 15 September 2025 telah mencapai 175.662 unit.
"Kemudian yang kategori sedang pembangunan berjalan, ready stock dan persetujuan kredit, dan akad kredit ada 45 ribu (unit rumah), jadi totalnya 221.047 (unit)," kata Ara.
Selain itu, Prabowo juga memastikan suku bunga program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi tetap sebesar 5 persen.
"Tadi sudah diputuskan Pak Probo sangat prorakyat dan sangat mengutamakan rakyat bahwa bunga untuk rumah subsidi FLPP tetap tidak naik, 5 persen. Jadi itu sangat bagus. Itu sampaikan ya. Jadi sekarang kan 5 persen ya, jadi tetap 5 persen," ucap Ara.
Berita Terkait
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
-
Rekor! Zakat Istana 2026 Tembus Rp4,3 Miliar, Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Milik Bangsa, Pengusaha Batu Bara dan CPO Wajib Utamakan Kebutuhan Domestik
-
Stok Beras Melimpah, Mentan Amran Lapor ke Presiden Prabowo Capaian PDB Pertanian Tertinggi dalam 25 Tahun
-
Menkeu Buka Peluang Defisit APBN 2026 Melebar di Atas 3 Persen
Terpopuler
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi