Matamata.com - Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi yang digalang Masyarakat Pati Bersatu (MPB) tersebut berlangsung di depan kantor DPRD Kabupaten Pati, Jumat (19/9).
"Mari kita berjuang bersama-sama untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Jangan lupa berdoa bersama-sama semoga tuntutan kita terkabulkan," kata salah satu orator aksi, Supriyono.
Menurutnya, masyarakat Pati tidak sudi dipimpin oleh pemimpin yang tidak konsisten, apalagi diduga arogan dan korup. "Ingat, demo harus dilakukan dengan damai, santun, dan sopan. Jangan anarkis. Mari kawal aspirasi masyarakat dengan damai," ujarnya.
Tim Advokasi MPB, Tristoni, menyoroti dugaan adanya praktik penggembosan dalam kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati. Ia menyebut tim advokasi menemukan sejumlah bukti dan informasi terkait dugaan tersebut.
“Ya, karena kita menemukan ada bukti-bukti dan informasi yang kita dapatkan, tapi tidak bisa kami sampaikan di sini. Kalau mau, nanti bisa disampaikan di kantor,” kata Tristoni.
Ia menilai indikasi penggembosan terlihat dari sikap pasif sejumlah anggota Pansus. “Contoh dari partai Gerindra, ada kader yang tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya, bahkan pertanyaannya cenderung konyol. Begitu juga dengan beberapa partai lain, seperti Partai Golkar dan NasDem, tidak terdengar suaranya selama ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tristoni menegaskan bahwa MPB tetap konsisten memperjuangkan tiga tuntutan utama yang telah disampaikan kepada DPRD Pati. Ia menekankan agar lembaga legislatif tersebut benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat.
"Yang penting, kita menuntut agar DPRD Pati tetap 'on the track' dan mementingkan kepentingan rakyat Pati. Karena DPRD Pati merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Pati, bukan Dewan Pengkhianat Rakyat Pati,” tegasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Ratusan warga Kramatwatu Serang demo tolak truk ODOL melintas
-
Kementerian PU Tinjau dan Rencanakan Rekonstruksi Gedung DPRD Makassar
-
DPR Sambut Usulan Ruang Demonstrasi di Kompleks Parlemen, Tapi Minta Kajian Teknis
-
Yusril: Pembentukan TGPF Kerusuhan Demo Agustus Tunggu Keputusan Presiden
-
Penangkapan Pelaku Penghasutan Dinilai Tak Langgar Kebebasan Sipil
Terpopuler
-
RCTI Didukung Kemenparekraf dan Langit Musik, Hadirkan 'IMA 2025'
-
PBNU Sesalkan Perilaku Gus Elham yang Dinilai Tak Cerminkan Akhlakul Karimah
-
KPK Periksa Sestama Baznas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Kemenag 20232024
-
Menkes: 52 Juta Warga Ikuti Cek Kesehatan Gratis, Dorong Peningkatan Skrining Tuberkulosis
-
Presiden Prabowo Minta Mensesneg Periksa Penyerapan Dana Transfer ke Daerah Jelang Akhir Tahun
Terkini
-
PBNU Sesalkan Perilaku Gus Elham yang Dinilai Tak Cerminkan Akhlakul Karimah
-
KPK Periksa Sestama Baznas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Kemenag 20232024
-
Menkes: 52 Juta Warga Ikuti Cek Kesehatan Gratis, Dorong Peningkatan Skrining Tuberkulosis
-
Presiden Prabowo Minta Mensesneg Periksa Penyerapan Dana Transfer ke Daerah Jelang Akhir Tahun
-
Mentan: Kenaikan Harga Telur Jadi Angin Segar bagi Peternak Berkat Program MBG