Prabowo Instruksikan Perkuat Tata Kelola BGN Pasca Insiden Keracunan MBG

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Arahan tersebut ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Minggu (28/9). Rapat dihadiri Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Komunikasi Pemerintah, hingga BGN.

"Hari ini, kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden, tadi malam," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri rakor. Ia menambahkan, pemerintah fokus menyikapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan makanan MBG yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat dan daerah lain.

"Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya langkah tegas untuk menjamin program MBG berjalan aman.

“Kami rakor perkuat tata kelola di BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” katanya.

Ia menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki sertifikat laik higienis (SLHS). “Sertifikat laik higienis jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” ujarnya.

Zulkifli juga meminta Kementerian Kesehatan mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam memantau SPPG secara rutin. Menurutnya, keterlibatan tenaga kesehatan di daerah sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.

Rakor lanjutan dijadwalkan pada Rabu (1/10) untuk membahas langkah strategis selanjutnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar rapat virtual bersama kepala daerah pada Senin (29/9).

“Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan serta sekda. Akan dihadiri langsung Menkes untuk beri arahan teknis,” ungkap Tito.

Rapat daring yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut akan membahas peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penerapan standar higienis di setiap SPPG.

Rakor yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB itu turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. (Antara)