Matamata.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Lewat KUR Perumahan dimana pemerintah akan mensubsidi suku bunga 5 persen bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujar Maruarar atau akrab disapa Ara dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Program KUR Perumahan merupakan bagian dari kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah. Pemerintah juga meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit rumah subsidi.
Selain itu, berbagai insentif lain turut diberikan, mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berlaku sampai akhir tahun.
“Ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan bahwa penyerapan anggaran termasuk KUR Perumahan juga harus ditingkatkan. Kami harap perbankan juga bisa menyalurkan KUR Perumahan ini dengan baik jelang akhir tahun,” kata Ara.
Pemerintah telah menetapkan plafon KUR Perumahan tahun ini sebesar Rp130 triliun, yang menjadi batas maksimal kredit perbankan kepada masyarakat maupun pelaku usaha di sektor perumahan. Ara berharap plafon tersebut dapat terserap secara optimal pada 2025.
Menurutnya, KUR Perumahan tidak hanya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menyentuh ekosistem perumahan yang lebih luas, mulai dari pengembang, kontraktor, hingga toko bangunan.
“Ini bukti keberpihakan negara, Pemerintahan Presiden Prabowo kepada rakyat. Makanya namanya kredit usaha rakyat untuk perumahan, karena perumahan sektor yang ekosistemnya luar biasa,” tegasnya.
Ara menambahkan, target pembangunan rumah subsidi tahun ini ditetapkan mencapai 350 ribu unit, meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang hanya 230 ribu unit. (Antara)
Baca Juga
Berita Terkait
-
Menteri PKP Perpanjang Tenor KPR Jadi 30 Tahun, Cicilan Rumah Subsidi Makin Ringan
-
Menteri UMKM Ungkap Penyaluran Kredit Perbankan ke UMKM Baru Mencapai 19,4 Persen
-
Prabowo Tinjau Proyek Rusun 30 Hektare di Cikarang, Targetkan 141 Ribu Unit Rumah Subsidi
-
Menteri PKP Targetkan Pembangunan Ratusan Rusun Subsidi Sepanjang 2026
-
Menteri PKP Rancang Transformasi Kawasan Menteng Jadi Destinasi Tematik Tanpa APBN
Terpopuler
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi