Matamata.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Lewat KUR Perumahan dimana pemerintah akan mensubsidi suku bunga 5 persen bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujar Maruarar atau akrab disapa Ara dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Program KUR Perumahan merupakan bagian dari kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah. Pemerintah juga meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit rumah subsidi.
Selain itu, berbagai insentif lain turut diberikan, mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berlaku sampai akhir tahun.
“Ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan bahwa penyerapan anggaran termasuk KUR Perumahan juga harus ditingkatkan. Kami harap perbankan juga bisa menyalurkan KUR Perumahan ini dengan baik jelang akhir tahun,” kata Ara.
Pemerintah telah menetapkan plafon KUR Perumahan tahun ini sebesar Rp130 triliun, yang menjadi batas maksimal kredit perbankan kepada masyarakat maupun pelaku usaha di sektor perumahan. Ara berharap plafon tersebut dapat terserap secara optimal pada 2025.
Menurutnya, KUR Perumahan tidak hanya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menyentuh ekosistem perumahan yang lebih luas, mulai dari pengembang, kontraktor, hingga toko bangunan.
“Ini bukti keberpihakan negara, Pemerintahan Presiden Prabowo kepada rakyat. Makanya namanya kredit usaha rakyat untuk perumahan, karena perumahan sektor yang ekosistemnya luar biasa,” tegasnya.
Ara menambahkan, target pembangunan rumah subsidi tahun ini ditetapkan mencapai 350 ribu unit, meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang hanya 230 ribu unit. (Antara)
Berita Terkait
-
Mendagri Minta Pemda Gratiskan Pajak untuk Genjot Rumah Subsidi MBR
-
Huni Rumah Bambu Sejak 1984, Warga Bantul Akhirnya Dapat Program Bedah Rumah dari Dua Menteri
-
Menteri PKP Sebut KPR 40 Tahun Bakal Tekan Cicilan Rumah hingga Rp800 Ribu
-
Menkeu Purbaya Usul Ambil Alih PNM dari Danantara, Ingin Hemat Subsidi KUR Rp40 Triliun
-
Menteri PKP Perpanjang Tenor KPR Jadi 30 Tahun, Cicilan Rumah Subsidi Makin Ringan
Terpopuler
-
Menkeu Purbaya Tambah Penempatan Dana Pemerintah Rp400 Triliun di Bank Himbara
-
ESDM Sempat Tahan Ekspor Batu Bara demi Amankan Listrik PLN
-
Menbud Fadli Zon Sebut Indonesia Masih Kekurangan 7.500 Layar Bioskop
-
Kisahkan Tragedi Tsunami Aceh! Abidzar hingga Cinta Brian, Ungkap Sinetron 'Lautan Cinta'
-
Mensesneg Prasetyo Hadi Resmi Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Mitigasi PHK
Terkini
-
Menkeu Purbaya Tambah Penempatan Dana Pemerintah Rp400 Triliun di Bank Himbara
-
ESDM Sempat Tahan Ekspor Batu Bara demi Amankan Listrik PLN
-
Menbud Fadli Zon Sebut Indonesia Masih Kekurangan 7.500 Layar Bioskop
-
Mensesneg Prasetyo Hadi Resmi Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Mitigasi PHK
-
Pemprov DKI Siapkan Anggaran LPDP Khusus Jakarta Rp100 Miliar untuk Tahun Depan