Matamata.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan seluruh biaya perawatan santri korban runtuhnya mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, ditanggung pemerintah daerah.
“Seluruh biaya jika itu dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan ditanggung Pemkab Sidoarjo, sementara untuk biaya layanan kesehatan lain termasuk biaya rumah sakit swasta ditanggung oleh Pemprov Jatim,” ujar Khofifah saat meninjau lokasi kejadian, Selasa dini hari (30/9).
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin keluarga korban terbebani dengan biaya pengobatan. Untuk itu, Dinas Kesehatan Jawa Timur telah berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan guna memastikan layanan kesehatan korban ditanggung penuh. Tiga rumah sakit yang menjadi rujukan antara lain RSUD Sidoarjo, RS Islam Siti Hajar, dan RS Delta Surya Sidoarjo.
Selain penanganan medis, Khofifah juga menekankan komitmen pemerintah dalam proses evakuasi. “Saya sudah sampaikan ke keluarga korban bahwa proses evakuasi tidak akan berhenti,” katanya.
Ia menjelaskan, dua ekskavator yang berada di lokasi masih siaga namun belum dapat dioperasikan karena dikhawatirkan puing-puing ambruk kembali dan membahayakan korban yang masih tertimbun.
Khofifah memastikan upaya penyelamatan dilakukan secara maksimal dengan melibatkan tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, hingga Polri. Ia pun mengajak masyarakat mendoakan para korban agar seluruhnya dapat dievakuasi dalam kondisi selamat. (Antara)
Berita Terkait
-
Jatim Tancap Gas Wujudkan Swasembada Gula, Produksi Tembus 1,2 Juta Ton per Tahun
-
Khofifah Minta Masyarakat Awasi dan Laporkan Pungli di Lingkungan Pemerintah
-
DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Evakuasi Korban Ponpes Sidoarjo hingga Tuntas
-
PBNU: Tragedi Ponpes Al Khoziny Harus Jadi Momentum Perbaikan Sistem Pesantren
-
Dasco: Wacana Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny dengan APBN Belum Final
Terpopuler
-
Menteri UMKM Ingatkan Pelaku Usaha Tetap Terima Pembayaran Tunai Meski Pakai QRIS
-
Kapolri Minta Banser Siaga Antisipasi Bencana Selama Pengamanan Nataru
-
Anggota DPR Desak KPU Evaluasi Verifikasi Pencalonan Buntut Kasus Ijazah Palsu
-
Pertimbangkan Usia dan Regenerasi, Maruf Amin Mundur dari Ketua Watim MUI
-
Kementerian LH Audit 100 Unit Usaha di Sumatera Buntut Bencana Banjir
Terkini
-
Menteri UMKM Ingatkan Pelaku Usaha Tetap Terima Pembayaran Tunai Meski Pakai QRIS
-
Kapolri Minta Banser Siaga Antisipasi Bencana Selama Pengamanan Nataru
-
Anggota DPR Desak KPU Evaluasi Verifikasi Pencalonan Buntut Kasus Ijazah Palsu
-
Pertimbangkan Usia dan Regenerasi, Maruf Amin Mundur dari Ketua Watim MUI
-
Kementerian LH Audit 100 Unit Usaha di Sumatera Buntut Bencana Banjir