Khofifah Minta Masyarakat Awasi dan Laporkan Pungli di Lingkungan Pemerintah

Matamata.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan dan pencegahan praktik pungutan liar (pungli), termasuk jual beli jabatan di lingkungan pemerintah.

“Sebentar lagi akan ada pelantikan sekitar 492 pejabat eselon III dan IV. Beritahu saya kalau ada yang main-main dan melakukan jual beli jabatan,” kata Khofifah di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (31/10).

Khofifah menekankan bahwa pungli merupakan bagian dari tindak korupsi yang tidak boleh terjadi di manapun, termasuk di instansi pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menjaga integritas dan aktif dalam pengawasan.

Menurutnya, laporan masyarakat terkait dugaan pungli yang disertai bukti akan segera ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.

“Saya tidak akan melindungi siapa pun yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Bahkan bagi pejabat yang duduk di depan, jika ada indikasi perilaku koruptif, tolong beri tahu saya,” ujarnya.

Sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Inspektorat Jatim mencanangkan program 400 Patriot Integritas Muda (PIM).

Program tersebut bertujuan menanamkan budaya integritas sejak dini dan memotivasi generasi muda agar memiliki pengetahuan, keterampilan, serta komitmen terhadap nilai-nilai antikorupsi.

Sebanyak 400 pemuda dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur akan bergabung dalam program itu, dan 40 di antaranya akan dipilih menjadi penyuluh antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalian adalah pemuda-pemudi luar biasa yang punya komitmen membangun negeri ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan,” tutur Khofifah. (Antara)