Khofifah Dorong Kepala Daerah di Jatim Segera Tindak Lanjut Temuan BPK

Matamata.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh kepala daerah untuk memaksimalkan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini ditegaskan usai penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Jatim, Selasa (31/3/2026).

Khofifah menyampaikan bahwa penyerahan LKPD merupakan instrumen vital dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, setiap daerah memiliki tantangan tersendiri dalam menyusun laporan, namun tujuannya tetap satu: efektivitas program bagi masyarakat.

"Masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda dalam pelaporan. Namun, substansinya adalah bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran program yang telah dicanangkan bisa terpotret dengan jelas," ujar Khofifah dalam keterangan resminya.

Penyerahan LKPD Unaudited kali ini dilakukan oleh 36 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sementara itu, Kota Surabaya dan Kabupaten Sumenep telah lebih dahulu menyerahkan laporan mereka ke BPK RI Perwakilan Jatim.

Khofifah optimistis, dengan maksimalisasi tindak lanjut terhadap catatan hasil pemeriksaan interim, seluruh daerah di Jawa Timur mampu mempertahankan atau meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Harapan kita, setelah dilakukan review oleh inspektorat dan pemeriksaan interim BPK, seluruh catatan segera diperbaiki. Target akhirnya adalah semua kabupaten/kota di Jatim meraih opini WTP," imbuhnya.

 Selain urusan administratif keuangan, Khofifah memberikan catatan khusus mengenai dinamika global, seperti ketegangan di Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu distribusi energi dan pangan. Ia meminta kepala daerah sigap melakukan mitigasi di level lokal.

"Dampaknya bisa merembet dari global ke nasional, bahkan lokal. Salah satu yang harus kita mitigasi secara serius adalah potensi kelangkaan LPG dan gangguan distribusi kebutuhan pokok," tegas Khofifah.

Mengingat saat ini masih dalam suasana pasca-Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Gubernur meminta pengawasan distribusi di pasar tetap diperketat guna menjaga stabilitas harga.

"Kepala daerah harus proaktif. Pastikan stok aman dan distribusi kebutuhan rumah tangga terpantau lancar agar tidak terjadi lonjakan harga yang membebani warga," pungkasnya.

Di sisi lain, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menjelaskan bahwa pemeriksaan akan meliputi aspek keuangan, kinerja, hingga tujuan tertentu.

Penentuan opini nantinya akan didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan regulasi, serta efektivitas pengendalian intern. (Antara)