Matamata.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan penyebab masih maraknya kebakaran di ibu kota meskipun program penyediaan satu alat pemadam api ringan (APAR) per rukun tetangga (RT) sudah berjalan.
Pramono menyebut kondisi di lapangan kerap membuat kebakaran sulit dikendalikan. Ia mencontohkan peristiwa di Tamansari, Jakarta Barat, yang meluas karena kawasan padat penduduk dan tiupan angin kencang.
“Masih berjalan. Hanya memang dalam kondisi seperti ini, apalagi yang kebakar kebanyakan plastik, sampah, dan sebagainya, pasti nggak terkejar. Apalagi dengan kepadatan dan kemarin saya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Damkar, apinya itu cepat sekali karena angin,” ujar Pramono di Jakarta Barat, Selasa (30/9).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan program satu RT satu APAR perlu terus dilanjutkan sebagai langkah pencegahan kebakaran. Menurutnya, selain APAR, penyediaan hydrant di kawasan padat penduduk juga bisa menjadi opsi.
Namun, ia mengingatkan pemasangan hydrant tidak bisa dilakukan sembarangan. “Memang harus dicek terlebih dahulu, kira-kira cocoknya hydrant atau APAR,” kata Ima.
Sebagai informasi, Pramono telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terkait program satu RT satu APAR. Program ini ditargetkan rampung pada Agustus 2025 sehingga setiap RT di Jakarta memiliki minimal satu APAR.
Meski demikian, Pramono belum merinci jumlah RT yang sudah menerima APAR hingga saat ini. (Antara)
Berita Terkait
-
Pramono Anung Pastikan Tarif Sejumlah Rute Transjabodetabek Naik Bulan Ini
-
Kemendikdasmen Beri Bantuan School Kit dan Trauma Healing Murid Korban Kebakaran Kemayoran
-
Ratusan Rumah Hangus, Warga Korban Kebakaran Kemayoran Mulai Diungsikan
-
Atasi Masalah Sampah! Warga Kalisari Kolaborasi dengan Anggota DPRD DKI Jakarta, Ryan Kurnia Ar Rahman
-
Beban Kerja Tinggi, Pemprov DKI Setujui Penambahan Personel Satpol PP
Terpopuler
-
Cegah DBD! Warga Kalisari Jakarta Timur, Kompak di Pertemuan Jumantik
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
Terkini
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi