Matamata.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau pemerintah daerah agar menempatkan dana berlebih di Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing, bukan di bank pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perputaran uang di tingkat lokal.
“Saya sarankan ke mereka kalau bisa jangan ditaruh di bank pembangunan di pusat atau di bank-bank pemerintah yang di pusat, tapi biarkan saja di BPD daerahnya,” ujar Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin.
Purbaya menjelaskan, banyak pemerintah daerah masih menempatkan kelebihan dananya di bank pemerintah di tingkat pusat. Praktik tersebut, menurutnya, berdampak pada kurangnya likuiditas di daerah sehingga pelaku usaha lokal kesulitan memperoleh pembiayaan.
“Kalau uangnya di pusat, daerah kering tuh, pebisnis dari daerah enggak bisa dapat pinjaman,” ucapnya.
Ia menegaskan, pemerintah berupaya terus melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun, kebiasaan pemda menempatkan dana di pusat justru berpotensi menghambat tujuan tersebut.
“Kami kan selalu berusaha meratakan pembangunan ekonomi, meratakan sektor finansial tapi kalau daerah menaruh semuanya di pusat, ya nggak rata-rata. Kami kirim ke daerah dari pusat, ya dikirim lagi ke pusat. Di sana kering, di sini menumpuk uangnya,” kata Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola BPD agar dapat mengelola dana secara lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kalau mereka ragu terhadap kinerja BPD-nya, ya dibetulin BPD-nya, sehingga uangnya di daerah, daerahnya tetap bisa tumbuh,” tuturnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Menkeu Buka Peluang Defisit APBN 2026 Melebar di Atas 3 Persen
-
Menkeu Waspadai Dampak Konflik AS-Iran, Siapkan APBN Jadi Penahan Kejut
-
Menkeu Purbaya: Harga BBM Subsidi Bisa Naik Jika Tekanan Minyak Lampaui Kapasitas APBN
-
Menkeu Purbaya: APBN 2026 Masih Tangguh Hadapi Dampak Krisis Global
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Dukung DPR Tunda Impor 105 Ribu Pikap asal India
Terpopuler
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
-
Rekor! Zakat Istana 2026 Tembus Rp4,3 Miliar, Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Mendag Pastikan Stok Pangan Aman dan Harga Stabil Jelang Lebaran 1447 H
Terkini
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
-
Rekor! Zakat Istana 2026 Tembus Rp4,3 Miliar, Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Mendag Pastikan Stok Pangan Aman dan Harga Stabil Jelang Lebaran 1447 H