Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Haji dan Umrah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji serta memangkas masa tunggu keberangkatan jamaah haji Indonesia menjadi 26 tahun.
Arahan itu disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10), dalam rangka satu tahun masa pemerintahannya.
“Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” ujar Prabowo dalam pengantarnya.
Selain efisiensi biaya, Kepala Negara juga menargetkan percepatan masa tunggu haji yang saat ini rata-rata mencapai 40 tahun agar dapat dipangkas menjadi 26 tahun. Ia optimistis kedua target tersebut dapat dicapai, mengingat pemerintah telah membentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk fokus menangani urusan haji secara lebih profesional.
Menurut Prabowo, pembentukan kementerian baru itu merupakan tindak lanjut dari permintaan Pemerintah Arab Saudi agar urusan haji ditangani oleh pejabat setingkat menteri.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, ‘Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan’. Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” kata Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya dalam sejarah telah mengubah undang-undang, memungkinkan negara asing membeli lahan di Tanah Suci.
Melalui kebijakan baru itu, Pemerintah Indonesia berencana membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah sebagai hasil pendekatan intensif kepada otoritas Saudi. Sejumlah lahan strategis bahkan telah ditawarkan, termasuk yang lokasinya berdekatan dengan Masjidil Haram.
Namun, proses pembelian lahan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka yang diikuti sekitar 90 entitas dari berbagai negara.
“Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, ‘Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya?’ Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus,” tutur Prabowo. (Antara)
Berita Terkait
-
Presiden Prabowo di Penas KTNA XVII Gorontalo: Petani dan Nelayan Tulang Punggung RI
-
Presiden Prabowo Bertolak ke Gorontalo, Hadiri Puncak PENAS Petani-Nelayan XVII
-
Presiden Prabowo Kunker ke Jatim: Resmikan Infrastruktur IJD hingga Tutup Munas NU
-
Puan Minta PLN Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa
-
Wamendagri Bima Arya: Gerakan Indonesia ASRI Arahan Langsung Presiden Prabowo
Terpopuler
-
Pengusaha Sandiana Soemarko, Mengedepankan Kepedulian Sosial di Indonesia
-
Didukung Sang Bunda, Jirayut jadi Pemeran Utama di Film 'Cek Khodam'
-
AS Dorong Diplomasi Energi Nuklir di ASEAN, Sebut Indonesia Punya Modal Kuat
-
Menko AHY: Penerbangan RI Mulai Gunakan SAF di 2027 demi Tekan Emisi
-
Mendes Yandri Bakal Digitalisasi Program Jaga Desa untuk Cegah Penyelewengan
Terkini
-
AS Dorong Diplomasi Energi Nuklir di ASEAN, Sebut Indonesia Punya Modal Kuat
-
Menko AHY: Penerbangan RI Mulai Gunakan SAF di 2027 demi Tekan Emisi
-
Mendes Yandri Bakal Digitalisasi Program Jaga Desa untuk Cegah Penyelewengan
-
Istri Mantan Menag Yaqut Apresiasi Langkah KPK Kabulkan Pembantaran Penahanan
-
Menteri ESDM Cari Solusi Kenaikan Harga Gas Industri demi Cegah PHK Massal