Matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya tengah menelusuri penyebab keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang hingga kini belum sepenuhnya diterima masyarakat.
“Sedang diperiksa masalahnya, katanya masih perlu persiapan logistiknya,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10).
Ia menjelaskan, penyaluran BLT untuk masyarakat desil 1 dan 2 biasanya menjadi prioritas sehingga pencairannya lebih cepat dibanding kelompok lain. Adapun bantuan untuk penerima di luar kategori tersebut akan segera disalurkan dalam waktu dekat.
Untuk mempercepat distribusi, Purbaya menyebut akan berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia sebagai salah satu penyalur bantuan.
“Sementara yang PT Pos, harusnya saya perintahkan ke ajudan saya untuk diskusi dengan PT Pos tentang mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini udah keluar juga,” jelasnya.
Pemerintah sebelumnya menambah jumlah penerima BLT menjadi 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober–Desember 2025, atau dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Bantuan senilai Rp900 ribu per keluarga ini diberikan sekaligus pada bulan Oktober.
Menurut Purbaya, total anggaran Rp34 triliun untuk BLT tambahan tersebut berasal dari dana tidak terserap di sejumlah pos anggaran.
“Ada beberapa anggaran yang enggak terserap sehingga saya bisa alihkan. Nah, dari situ kan saya alihkan Rp34 triliun dari sana kan,” terang Menkeu.
Bantuan yang semula direncanakan hanya untuk dua bulan kini diperpanjang menjadi tiga bulan serta diperluas hingga mencakup masyarakat desil 3 dan 4, berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN).
Program ini menjadi tambahan di luar BLT reguler yang disalurkan Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 20,88 juta KPM.
Penyaluran BLT dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai pekan depan, sedangkan PT Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan kepada 17,2 juta keluarga.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sebagian penerima sudah mulai menerima bantuan tersebut.
“Sebanyak 8 ribu sudah menerima hari ini melalui rekening masing-masing. Ini akan terus berlangsung, nanti juga ada skema pencairan melalui PT Pos dan diantar langsung ke alamat penerima manfaat,” kata Saifullah di Jakarta, Senin (20/10). (ANtara)
Berita Terkait
-
Menkum Minta Advokat Kedepankan Kode Etik dalam Implementasi KUHP dan KUHAP Baru
-
Agen Asuransi Teriak Pajak 'Kurang Bayar' Membengkak, PAAI Desak Kemenkeu Beri Keadilan
-
Kemnaker: Hati-hati Penipuan, Belum Ada Program BSU untuk Tahun 2026
-
Mendikdasmen: 18 Sekolah di Aceh Masih Belajar di Tenda Pascabencana
-
Menkeu Purbaya Jamin Pelebaran Defisit APBN Tak Ganggu Kinerja Ekonomi
Terpopuler
-
Menhaj Tegaskan Petugas Haji Dilarang 'Layani Atasan', Fokus Mutlak pada Jemaah
-
Menkum Minta Advokat Kedepankan Kode Etik dalam Implementasi KUHP dan KUHAP Baru
-
Airlangga: RI Berada di 'Pole Position' dalam Pembukaan Pasar Perdagangan Global
-
Diduga Lakukan Pelanggaran Kode Etik, Notaris Berinisial FH Dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah
-
Pemkab Bogor Siapkan Skema Transisi untuk Buka Kembali Aktivitas Tambang Secara Terbatas
Terkini
-
Menhaj Tegaskan Petugas Haji Dilarang 'Layani Atasan', Fokus Mutlak pada Jemaah
-
Menkum Minta Advokat Kedepankan Kode Etik dalam Implementasi KUHP dan KUHAP Baru
-
Airlangga: RI Berada di 'Pole Position' dalam Pembukaan Pasar Perdagangan Global
-
Pemkab Bogor Siapkan Skema Transisi untuk Buka Kembali Aktivitas Tambang Secara Terbatas
-
Airlangga: Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Capai Rp335 Triliun, Targetkan 82 Juta Penerima