Matamata.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji melakukan langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga telur dan ayam seiring beroperasinya ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan hingga saat ini sedikitnya 2.131 dapur MBG telah beroperasi dari target 4.600 unit, yang membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar, termasuk ayam dan telur.
“Dari rencana sekitar 4.600 SPPG yang akan operasional, saat ini sudah ada 2.131 yang mulai berjalan. Di dalamnya membutuhkan ayam dan telur, makanya kami sedang antisipasi agar harga telur dan ayam terkendali karena punya potensi inflasi,” kata Herman di Bandung, Rabu (13/11).
Herman menambahkan, meski harga kebutuhan pokok saat ini masih terkendali dan terjangkau, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tidak menurun.
“Harga bahan pokok sangat berkaitan erat dengan daya beli dan kesejahteraan. Kalau harga terjangkau, daya beli naik. Tapi kalau harga naik, daya beli turun,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan daya beli dapat berdampak pada tingkat konsumsi dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.
“Yang tadinya sehari mengonsumsi satu telur bisa jadi hanya setengah. Jadi daya beli ini penting, karena kalau turun, konsumsi masyarakat berkurang dan kemiskinan bisa meningkat. Itu sudah rumus,” kata Herman menegaskan.
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 12 November 2025, harga telur ayam ras rata-rata sebesar Rp31.450 per kilogram, sementara daging ayam ras Rp37.550 per kilogram.
Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan signifikan dibanding beberapa bulan sebelumnya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya menyebut harga telur sekitar Rp18.000 per kilogram tiga bulan lalu. Sementara Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga daging ayam ras pada periode yang sama berada di kisaran Rp34.000 per kilogram. (Antara)
Berita Terkait
-
Menko Pangan Pastikan Program Makan Bergizi Gratis di Jepara Sesuai Standar Gizi
-
Menko Pangan: Penerima Makan Bergizi Gratis Capai 61,2 Juta Orang per Februari 2026
-
Ketua Komisi III DPR Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Sudah Disepakati Seluruh Fraksi
-
Badan Gizi Nasional Hentikan Sementara 49 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis
-
DPR Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Kurangi Anggaran Infrastruktur Pendidikan
Terpopuler
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi