Matamata.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan dua area pertambangan PT Freeport Indonesia, yakni Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan, telah kembali beroperasi setelah sebelumnya tidak terdampak insiden longsor di Grasberg Block Cave (GBC).
“Udah, udah (beroperasi), yang DMLZ sama Big Gossan,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis.
Meski sudah beroperasi, Tri menegaskan bahwa kedua tambang tersebut belum kembali berproduksi. Nantinya, ketika proses produksi telah berjalan, hasil tambang akan sepenuhnya diserap oleh smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur.
“Iya (diserap sepenuhnya oleh smelter Freeport). Kurang malah (konsentratnya), kurang,” kata Tri menambahkan.
Berdasarkan data PT Freeport Indonesia, rata-rata produksi bijih perusahaan pada 2024 mencapai 208.356 ton per hari, yang terdiri atas tembaga, emas, dan perak. Dari total tersebut, produksi GBC menyumbang sekitar 133.800 ton per hari, DMLZ 64.900 ton, dan Big Gossan 8.000 ton per hari. Dengan demikian, kontribusi GBC mencapai sekitar 64 persen dari total kapasitas produksi Freeport.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyampaikan bahwa smelter Freeport di Gresik sempat tidak beroperasi akibat terhentinya pasokan konsentrat sejak terjadinya longsor di area tambang bawah tanah GBC, Tembagapura, Papua Tengah, pada 8 September 2025.
Akibat peristiwa tersebut, Freeport menghentikan seluruh aktivitas tambang untuk memfokuskan upaya evakuasi tujuh pekerja yang terjebak. Proses pencarian berlangsung hingga 6 Oktober 2025, saat seluruh korban berhasil ditemukan.
“Mudah-mudahan kami bisa segera beroperasi walaupun tidak dalam kapasitas penuh, supaya bisa ada konsentrat yang kami produksi untuk dikirim ke smelter-smelter,” ujar Tony.
Tony menambahkan, perusahaan saat ini fokus melakukan restorasi tambang pasca-evakuasi dan akan segera menghitung dampak penurunan produksi akibat penghentian operasional selama lebih dari sebulan. (Antara)
Berita Terkait
-
Titiek Soeharto Imbau Publik Tak Berprasangka Buruk soal Dugaan Suap Izin Hutan di Sumatera
-
ESDM Identifikasi 23 Izin Tambang di Tiga Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor
-
Aktivitas Tambang Ilegal di TNGHS Dinilai Ancam Hulu Sungai Jawa Barat dan Banten
-
Ribuan Lubang Tambang Ilegal Rusak Hutan Halimun Salak, Satgas Targetkan Tutup 1.400 Titik
-
Bahlil Siapkan Evaluasi Tambang Pasca Banjir Bandang di Sumatera
Terpopuler
-
Satgas PKH Selidiki 31 Perusahaan Terkait Banjir Bandang di Tiga Provinsi Sumatera
-
Prabowo: Penanganan Bencana di Sumatra Hasil Gotong Royong Semua Pihak
-
Ulama Aceh Minta Presiden Tetapkan Bencana Nasional di Tiga Provinsi Sumatera
-
PPN 2026 Masih Dikaji, Menkeu Tunggu Arah Pertumbuhan Ekonomi
-
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Terkait Penyidikan Kasus Abdul Wahid
Terkini
-
Satgas PKH Selidiki 31 Perusahaan Terkait Banjir Bandang di Tiga Provinsi Sumatera
-
Prabowo: Penanganan Bencana di Sumatra Hasil Gotong Royong Semua Pihak
-
Ulama Aceh Minta Presiden Tetapkan Bencana Nasional di Tiga Provinsi Sumatera
-
PPN 2026 Masih Dikaji, Menkeu Tunggu Arah Pertumbuhan Ekonomi
-
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Terkait Penyidikan Kasus Abdul Wahid