Menkeu Setujui Penambahan Kuota LPG Bersubsidi Jelang Libur Nataru

Matamata.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui rencana pemerintah untuk menambah pasokan LPG bersubsidi guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Keputusan tersebut disampaikan Purbaya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis.

Menurut dia, penambahan pasokan tersebut tidak akan memberikan tekanan tambahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 karena harga gas internasional saat ini cenderung turun.

"Jadi, kira-kira ini subsidi untuk LPG itu kan dari sisi volume-nya mungkin akan melebihi (saat Nataru). Tapi, karena harganya turun, kalau kita penuhi pun tidak melebihi anggaran tahun 2025," ujarnya kepada wartawan.

Meski terjadi kenaikan volume subsidi, Purbaya menegaskan bahwa total belanja subsidi masih akan berada dalam koridor anggaran yang telah direncanakan.

Ia menambahkan, usulan tersebut berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai langkah antisipasi atas potensi kenaikan permintaan LPG dan kebutuhan energi masyarakat selama liburan panjang.

Penambahan kuota tersebut berlaku untuk tahun ini, sementara kebijakan untuk 2026 akan diputuskan setelah pemerintah memantau perkembangan harga energi dunia.

"Nanti kita lihat lagi. Kan belum lewat. Mestinya sih cukup dengan anggaran yang ada," kata Purbaya saat menanggapi kemungkinan kebijakan serupa diterapkan pada tahun depan.

Saat dimintai penjelasan terkait besaran tambahan volume dan harga acuan, Purbaya tidak merinci dan meminta agar informasi teknis dikonfirmasi kepada Menteri ESDM. “Tanya Menteri ESDM,” katanya singkat.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penambahan kuota tersebut diputuskan setelah rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan, Kepala BUMN Doni Oskaria, serta Pertamina. Dalam rapat itu, pemerintah sepakat menaikkan volume LPG bersubsidi dari sekitar 8,2 juta metrik ton menjadi 8,4–8,5 juta metrik ton.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan stabilitas suplai BBM dan LPG selama momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. (Antara)