Matamata.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu pengajuan resmi tambahan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Kami tunggu permintaan dari BNPB. Kalau tidak salah sudah dibentuk satuan tugas (satgas) khusus di sana," ujar Purbaya usai meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali, Jumat.
Ia mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan dana tambahan untuk BNPB sebagai bentuk dukungan penanganan banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut. Namun, nominalnya masih dikaji lebih lanjut karena belum ada pengajuan resmi.
Hingga saat ini, menurut dia, BNPB belum menyampaikan permintaan dana tambahan. Ia menduga lembaga tersebut masih menghitung kebutuhan anggaran lapangan.
"Nanti kalau kurang, kan masih dihitung. Dananya sudah siap," katanya menegaskan.
Meski belum ada permintaan tambahan, Purbaya memastikan BNPB masih memiliki anggaran cadangan sebesar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar yang dapat digunakan untuk kebutuhan darurat penanganan bencana.
Dalam APBN 2025, BNPB menerima alokasi anggaran sebesar Rp2,01 triliun. Angka ini lebih kecil dibandingkan tahun 2024, ketika BNPB memperoleh Rp4,92 triliun.
Berdasarkan pembaruan data BNPB per Kamis (4/12) pukul 16.00 WIB, sebanyak 836 korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Puluhan ribu warga juga terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak hingga hanyut.
Saat ini, tim gabungan masih melakukan evakuasi korban, pencarian warga hilang, membuka akses jalan, serta mempercepat distribusi bantuan bagi warga terdampak di tiga provinsi tersebut. (Antara)
Berita Terkait
-
Menkeu Buka Peluang Defisit APBN 2026 Melebar di Atas 3 Persen
-
Menkeu Waspadai Dampak Konflik AS-Iran, Siapkan APBN Jadi Penahan Kejut
-
Menkeu Purbaya: Harga BBM Subsidi Bisa Naik Jika Tekanan Minyak Lampaui Kapasitas APBN
-
Menkeu Purbaya: APBN 2026 Masih Tangguh Hadapi Dampak Krisis Global
-
Cegah Karhutla Meluas, Langit Riau Bakal "Diguyur" Belasan Ton Garam
Terpopuler
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi